JAKARTA – Mengenai rencana kenaikan gaji PNS, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun memberikan penjelasan.
Isu kenaikan gaji PNS itu dilontarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada 2020 lalu.
Namun, rencana ini dikabarkan tertunda karena pandemi Covid-19.
Untuk itu, Kemenkeu masih menunggu keputusan dari Kementerian PANRB mengenai rencana PNS.
“Saya belum mendengar (kenaikan gaji dan tunjangan PNS), coba tanya Kementerian PANRB,” ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, Selasa (11/1/2022).dilansir dari okezone.com
Sementara, PNS dipastikan kembali mendapat gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) di tahun 2022. Isa Rachmatarwata mengatakan, skema pemberian THR dan gaji ke-13 tahun depan tersebut sama dengan tahun 2021 di mana tunjangan kinerja tidak masuk dalam hitungan.
“Di dalam RAPBN 2022, kebijakan untuk THR dan Gaji-13 saat ini sama dengan tahun 2021,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah ternyata sudah berencana untuk menaikan tunjangan kinerja bagi pegawai negeri sipil (PNS).
Diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, dengan kenaikan ini maka penghasilan PNS per bulan rata-rata bisa mencapai Rp9 juta.
“Tiap bulan bisa mencapai minimal rata-rata Rp9 juta yang meliputi gaji pokok, tunjangan kinerja dan pendapatan lain seperti penugasan lain dan tugas ke daerah misalnya. Ini pasti ada tiap bulan, tergantung jabatan atau kepangkatan misal eselon I, II atau pejabat fungsional,” ujar dia dalam keterangannya, Selasa (29/12/2020).
Namun dia mengakui bahwa rencana tersebut akhirnya harus tertunda karena adanya pandemi covid-19. Di mana ada pos belanja lainnya yang harus diprioritaskan.
“Sebelum ada pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah memikirkan kenaikan subsidi pensiun dan peningkatan bertahap tunjangan kinerja (tukin) ASN di kementerian/lembaga. Tergantung dari penilaian akuntabilitas kinerja. Namun, karena pandemi Covid-19 mewajibkan adanya prioritas keuangan untuk kebutuhan-kebutuhan terkait subsidi kesehatan dan sosial,” ucapnya.*
