SITARO – Langkah mengejutkan dilakukan oleh Kepala Desa (Kapitalau) Kampung Tulusan Kecamatan Tagulandang Induk, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Hibor Sawori. Ia memberhentikan 4 petugas kebersihan plus 1 kader remaja di kampungnya tanpa alasan yang jelas.
Keputusan tersebut memicu polemik di tengah masyarakat, terutama para petugas kebersihan yang diberhentikan mendadak.
Kapitalau Hibor Sawori mengklaim bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari hak prerogatifnya sebagai Kapitalau.
Saat dikonfirmasi oleh awak media melalui aplikasi WhatsApp, ia menyatakan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada penilaian kinerja para petugas kebersihan yang dianggap tidak memuaskan.
“Kewenangan Kapitalau adalah mengangkat dan memberhentikan petugas kebersihan dan kader sekaligus mengevaluasi. Penilaian kinerja mereka itu juga menjadi tanggung jawab saya sebagai Kapitalau, cukup sampe disitu” ujarnya singkat.
Ia juga menambahkan perumpamaan (ilustrasi) sederhana terkait keputusan tersebut.
“Seperti kerja di toko, kalau pemilik toko Ko dan Ci merasa pekerjanya tidak menghargainya lagi, otomatis pekerja itu diberhentikan. Begitu saja,” kata Sawori.
Surat Pemberitahuan Pemberhentian (SPP) langsung diterbitkan oleh Kapitalau tertanggal 4 Januari 2025, kepada 4 orang petugas kebersihan plus satu kader yang dimaksud, tanpa adanya pertemuan atau dialog sebelumnya.
Namun, keputusan tersebut menuai kritik dari salah satu petugas kebersihan yang diberhentikan, Suryani Limbe. Ia mengungkapkan rasa kecewa dan mempertanyakan alasan pemberhentian yang dianggap sepihak.
“Kami tidak tahu apa alasan sebenarnya. Tiba-tiba kami menerima SPP tanpa ada penjelasan lebih dahulu. Kalau memang ada alasan, seharusnya kami diundang ke kantor kampung untuk diberikan kejelasan. Ini tidak adil,” ungkap Suryani yang kurang lebih sudah empat tahun bekerja sebagai petugas kebersihan di kampung Tulusan dengan nada kecewa.
Suryani juga menambahkan bahwa dirinya bersama tiga petugas lainnya telah bekerja dengan dedikasi untuk menjaga kebersihan kampung, sehingga pemberhentian mendadak ini menjadi pukulan berat bagi mereka.
Kasus ini memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan etika dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah kampung.
Warga Kampung Tulusan juga mulai mempertanyakan motif di balik keputusan ini, karena hingga kini tidak ada klarifikasi rinci dari Kapitalau selain klaim hak prerogatifnya dan penilaian kinerja.
Tak hanya itu, warga Tulusan berspekulasi bahwa pemberhentian enam petugas kebersihan ini diduga dipengaruhi perbedaan pandangan politik pada pilkada 27 November 2024 belum lama ini.
“Tidak ada sangkut paut kepentingan pilkada dalam pemberhentian ini, dimohon kepada warga Tulusan untuk tidak mempolitisir masalah ini,” tegas Sawori. (ighel)
