MINUT — Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) gelar Sosialisasi Produk Hukum pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR DPRD pada Pemilu 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, di The Centra Hotel, Minggu – Senin (30/4-1/5/2023).
Ketua Bawaslu Sulut Dr Ardiles Mewoh SIP MSi saat menutup kegiatan tersebut mengungkapkan, lewat sosialisasi ini sangat diharapkan masing-masing Kordiv Sengketa dan Penanganan Pelanggaran di Kabupaten/Kota akan terus mengaplikasikan ini dalam menjalankan tugas.
Selain itu, Mewoh juga berharap bagi penghubung/LO Partai Politik yang menjadi peserta kegiatan saat ini dapat memahami produk hukum dan sepemahaman dengan regulasi yang ada saat ini.
Lanjut mantan Ketua KPU Sulut ini, kalau ada problem, masalah dari teman-teman Parpol, silahkan datang ke Bawaslu. “Karena di Bawaslu akan menghadirkan keadilan dan menjamin keadilan pemilu,” ujarnya.
Sampai hari ini, penyelesaian sengketa di kabupaten/kota masih kurang. Tapi mulai hari ini (1/5/2023,red), pemdaftaran pencalonan, sangat berpotensi terjadinya pelanggaran dan sengketa.
“Untuk itu penting dilaksanakan sosialisasi kegiatan seperti ini bersama dengan Parpol se-Sulut. Dengan harapan, ketika kita memahami produk hukum, setiap persoalan pasti ada solusinya,” tukas Mewoh.
Ia juga mengungkapkan, selama pendaftaran dari tanggal 1 – 14 Mei 2023, Bawaslu akan turun langsung di KPU melakukan pengawasan.
Turut hadir Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Supriyadi Pangellu SH MH, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Zulkifli Densi, Kabag Hukum Yenne Janis.(*)
