BITUNG – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot Pembangunan infrastruktur dan sistem logistik untuk menunjang Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.
Kesiapan infrastruktur penunjang di IKN Provinsi Kaltim digenjot serta dipantau langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Kali ini, Basuki meninjau Pembangunan Infrastruktur yakni Jembatan Pulau Balang, Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara serta Rusun bagi ASN Balai Pelaksana Jalan Nasional di Balikpapan, yang dilaksanakan Jumat (8/10).
Menurut Basuki, kunjungan tersebut dilaksanakan utamanya untuk meninjau jalur logistik di lokasi IKN.
“Agar jalur logistik dalam hal ini arus material dan bahan ke lokasi IKN bisa lebih efisien sehingga target pembangunannya sesuai dengan rencana,” ujarnya
Dalam kunjungannya di Bendungan Sepaku Semoi, Basuki mengingatkan agar setiap detail proses konstruksi tetap mengutamakan kualitas dengan meminta konsultan pengawas untuk tegas mengawasinya. “Kalau ada yang salah, jangan ragu dibongkar,” kata Basuki.
Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi merupakan sarana penunjang pasokan air bersih pada kawasan IKN yang terus genjot Kementerian PUPR.
Sementara itu, progres Proyek Nasional Lainnya di IKN yakni Rusun ASN BPJN yang saat ini hampir mencapai titik finish.
“Ini rusun ASN BPJN progresnya sudah 85 persen. Rencananya selesai pada Desember mendatang,” ucap Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II, Hujurat Lohy.
Rusun yang berlokasi di Balikpapan ini diuraikan Hujurat, memiliki konstruksi 4 lantai dan terdiri dari 44 unit.
“Harapannya, semoga pandemi segera berakhir sehingga pemerintah lebih terfokus pada penanganan IKN baru. Serta adanya dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia terhadap pembangunan ini,” ungkap Hujurat.
Diketahui, menurut Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Buma Haria Wibisana bahwa PNS serta TNI-Polri telah memiliki jadwal pindah ke IKN yang baru di Kaltim. PNS akan mulai pindah tahun 2022, diikuti dengan TNI-Polri di tahun berikutnya.
Wibisana menambahkan bahwa dibutuhkan anggaran senilai Rp 5,5 miliar dalam pemindahan PNS sebanyak 2.350 orang pada tahap pertama ini.
