MANADO, SULUTAKTUAL – Di Sulut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Prof Dr H Yuddy Chrisnandi ME menemukan sejumlah “ikan besar”.
Selain dugaan perkosaan massal terhadap Mawar oleh 19 pria bejat, Ia menemukan kasus dugaan 89 Sekdes fiktif di Minahasa Utara (Minut).
Ketika hal itu ditanyakan Reporter Sulut Aktual, ia terperanjat. “Wah terus terang saya belum dengar,” beber dia. Yuddy menyatakan, akan meneliti kasus itu. “Pasti saya akan pantau,” ujar dia.
Informasi yang dihimpun Sulut Aktual, kasus Sekdes fiktif ini terjadi tahun 2014 lalu di masa kepemimpinan Bupati Minut Drs Sompie SF Singal MBA.
Para Sekdes fiktif ini diduga berasal dari keluarga, kerabat pejabat serta politisi. Mereka menyetor uang sebesar 50 hingga 70 juta untuk posisi tersebut.
Sumber SA membeber, awalnya jatah Sekdes itu milik Papua. Namun dialihkan ke Minut. Kongkalikong terjadi. Sejumlah oknum pejabat Pemkab kala itu memperdagangkan jabatan itu, yang dibeli sejumlah kerabat dekat pejabat.
Penjabat Sekdes yang sudah bertahun – tahun lamanya menjabat digusur. Karena jumlah 89 Sekdes terlalu banyak, dimekarkanlah sejumlah Desa agar bisa menampung Sekdes itu. Masyarakat pun resah. Apalagi sejumlah Sekdes fiktif menunjukkan perilaku arogan.
“Mereka datang kantor desa berlagak sok kuasa, padahal baru dua kali datang kantor,” kata dia. Dibebernya, sebagian besar Sekdes fiktif ini tak pernah menjalankan tugasnya. Mereka langsung dimutasi ke dinas atau instansi.
“Kami dulu tahu namun diancam, sekarang di era berbeda, kami tak takut lagi ungkapkan ini,” ujar dia. Catatan SA, kasus tersebut pernah dilapor ke Polres Minut. Pelapornya, pihak yang menyetor sebanyak 75 juta namun tak lolos. Namun, kasus ini mentah, karena pelapor takut dikarenakan Hukum menyatakan, bakal menjerat pelapor maupun terlapor.
Kaban BKD Aldrin Posumah yang masih menjabat hingga saat ini mengaku tak tahu menahu perkara itu. Padahal dialah yang membawa nama nama Sekdes tersebut ke BKN dan membantu mereka mendapatkan NIK. “Tanya saja ke Kaban BPMPD,” ujar dia.
Sekda Minut Sandra Moniaga mengatakan, pihaknya bakal menelusuri kasus itu. “Akan kita panggil pihak pihak yang bertanggung jawab,” kata dia. Dia mengaku bakal membawa masalah itu ke ranah hukum jika terbukti benar.(oel/agl)
