TAHUNA -Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Matutuang Kecamatan Marore 2 tahun anggaran terakhir diduga bermasalah. Bahkan berbagai laporan masyarakat praktek dugaan korupsi tersebut seakan-akan tal tersentuh Aparat Penegak Hukum (APH).
Sejumlah masyarakat ketika menemui awak media menyatakan ada beberapa kejanggalan yang harus disikapi. Mulai dari BLT, pengadaan hingga praktek dalam pekerjaan fisik yang melibatkan rekanan yang tidal sesuai aturan.
“BLT di berikan kepada salah satu anak yang masih satu Kartu Keluarga dengan Kapitalaung, BLT warga yang sudah eksodus ke Fhilipina tapi masih tetap disediakan dan uangnya entah kemana. Pengadaan makan minum dan ATK kantor memakai rekanan pihak ketika masih ada hubungan kekerabatan. Pengadaan perahu tambangan yang menggunakam rekanan pihak ketiga melibatkam salah satu oknum Kapitalaumg di Kampung lain, pengadaan sumur bor senilai Rp 80 juta, rehabilitasi kantor kampung sekira Rp 300 jutaan”, ujar warga yang memintah namanya jangan dipublish.
Olehnya warga mendesak agar APH segera menindaklanjuti dugaan korupsi yang terjadi di Kampung Matutuang. “APH harus segera mengambil tindakan tegas terkait dengan keluhan masyarakat ini”, jelas mereka.
Informasi lain yang berhasil dirangkum awak media menyebutkan dalam pengelolaan fisik uang/anggaran dana desa Matutuang Tahun 2023 & 2024 dan pertanggung jawabannya, tidak melibatkan bendahara yang telah diangkat dan ditetapkan melainkan digunakan langsung oleh Kapitalaung, sedangkan untuk laporan pertanggung jawabannya tidak dibuat oleh bendahara melainkan diduga dibuat oleh oknum pegawai aktif pada Dinas PMD Kabupaten Sangihe dengan imbalan uang jasa.
Namun sangat disayangkan hingga berita ini dipublish Kapitalaung Kampung Matutuang Nurrusiyanti Manderes belum bisa dihubungi.
(sam)
