TAHUNA – Pasca ditolaknya Kasasi oleh MA dan Peninjauan Kembali (PK) terkait sengketa PT Tambang Mas Sangihe (TMS) dan pejuang lingkungn yang tergabung dalam Save Sangihe Island (SSI) belum lama ini, memastikan segala aktifitas PETI excavator di Sangihe dinyatakan ilegal.
Hal ini semakin diperjelas dengan adanya 3 point pentingan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dan Kapolda Sulut, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Inisiator Save Sangihe Island (SSI). Dimana RDP ini sendiri digelar pada 12 Maret 2025 di Ruang Komisi III DPR RI dan dimpin langsung Ketua Komisi Dr Habiburokhman SH MH.
Dalam RDP sedikitnya ada 3 point penting yang menjadi kesimpulan sekaligus permintaan resmi tertulis kepada Kapolda Sulut terkait berbagai aktifitas pengrusakan lingkungan imbas dari PETI excavator untuk diseriusi dan ditindaklanjut secara tegas.
Tiga poin dimaksud masing-masing ; Komisi III DPR RI meminta Polda Sulut untuk melakukan penegakan hukum terhadap penambangan ilegal dan pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT TMS melalui subkontrak dengan CV Mahamu Hebat Sejahtera dan PT Putra Rimpulaeng Persada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Komisi III DPR RI meminta Polda Sulut menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Robert Karepowan pada saat menjadi anggota POLRI, serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Kepulauan Sangihe dan Polsek Tabukan Selatan; Komisi III DPR RI meminta Polda Sulut agar menginstruksikan kepada seluruh aparat kepolisian di jajaran Polda Sulut untuk tidak mendukung perbuatan melawan hukum pertambangan tanpa izin di Kepulauan Sangihe serta memberikan pengamanan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan perjuangan lingkungan di Kepulauan Sangihe.
(sam)
