JAKARTA – Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda berharap Bawaslu bisa menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga pelaksanan Pemilu 2024 yang semakin erat.
Menurutnya bentuk kerja sama dan kolaborasi itu mulai dari mencegah hoaks, ujaran kebencian, politik Identitas, dan potensi ancaman lainnya di media siber.
“Serta kolaborasi pada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu),” ucapnya dalam diskusi panel Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Polri Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (9/2/2023).
Herwyn menambahkan, Polri bisa menjaga netralitas kelembagaannya dengan memelihara, menjaga, dan mewujudkan profesionalitas dan proporsionalitas. Lalu, lanjutnya, jajaran Polri juga dapat memberikan perlindungan, pengamanan, pengayoman dan pelayanan kepada penyelenggara, peserta pemilu dan masyarakat.
“Polemik netralitas dalam penyelenggaraan pemilu menjadi pengalaman penting dalam menjadi kemandirian dan profesionalitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu kedepan,” ungkapnya.
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara periode 2018-2022 ini memaparkan beberapa isu strategis yang akan muncul pada Pemilu 2024, di antaranya, pelaksanaan tahapan di provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Potensi polarisasi masyarakat, ungkap dia, juga harus mendapat perhatian guna menjaga stabilitas dan kondusifitas dalam setiap tahapan pemilu.
“Melakukan antisipasi terhadap penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik kedepan. Terakhir pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan,” terangnya dikutip dari Bawaslu.go.id.(Bawaslu RI/Ria)
