BITUNG – Melonjaknya kasus Covid-19 di Kota Bitung, membuat pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi dan menekan penyebarannya.
Salah satunya dengan meningkatkan kembali level PPKM di Kota Cakalang, dimana sebelumnya berada pada level 2 akan ditingkatkan ke level 3.
Hal tersebut terungkap dalam rapat virtual yang dilakukan Sabtu (12/2/2022) kemarin, dimana Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri mengatakan akan kembali memberlakukan PPKM level 3 di Bitung pasca terjadi lonjakan kasus Covid-19.
Meski begitu, ia mengatakan pemberlakuan PPKM level 3, akan dilakukan setelah keluarnya surat edaran wali kota terkait PPKM di Bitung.
“Selain itu, posko penyekatan dan pemeriksaan juga akan kembali diaktifkan diperbatasan, untuk mengantisipasi semakin mewabahnya Covid-19 di Bitung” ujarnya.
Rencana pemberlakuan PPKM level 3 ini pun mendapat tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat, salah satunya Ketua Umum APPSI Kota Bitung, KH Ust Hairuddin Bandu S.Sos,Mblg ldii.
Saat diwawancarai sulutaktual.com Minggu (13/2/2022) Bandu mengaku perihatin dengan melonjaknya kasus Covid-19 di Bitung sehingga meningkatkan level PPKM.
“Karena pembatasan ini jelas akan sangat berdampak pada pedagang dan aktivitas ekonominya,” ujar dia.
Meski begitu, Bandu mengaku optimis sebab para pedagang dilingkungan pasar sudah berjuang menghadapi pandemi sejak 2020 silam dan berhasil bertahan.
“Pada intinya adalah tetap mematuhi protokol kesehatan dan berbagai anjuran pemerintah serta tetap berusaha,” bebernya
Ia juga mengatakan APPSI sejauh ini telah berkolaborasi bersama puskesmas dilingkungan pasar untuk mendorong peningkatan vaksinasi di Bitung.
“Karena sejauh ini ada lebih dari enam kegiatan vaksin yang sudah dipelopori APPSI dilingkungan pasar dan hasilnya ada lebih dari 1000 pedagang serta masyarakat umum yang telah divaksin,” jelasnya
Hairuddin dalam kesempatan itu menegaskan sebagai warga negara yang taat pada aturan dan kepentingan publik APPSI akan menghormati apapun kebijakan pemerintah serta tetap mendukung penerapan Prokes dan program vaksinasi bagi para pedagang
“Namun perlu diperhatikan jika situasi memburuk diharapkan pemerintah dapat turut mengawasi pemberlakuan skema kebijakan finansial terkait pinjaman dan kredit yg menyasar para pedagang,” ujarnya.
Ia juga menambahkan demi kepentingan usaha, sebaiknya pemerintah mengintervensi kreditor baik perbankan, finance dan distributor.
“Sebab perlambatan usaha karena PPKM lalu tidak seirama dengan agresifitas kreditur, itu akan sangat berdampak pada pedagang, terutama perputaran cash flow dan neraca usaha,” tandasnya. (DRP)
