BITUNG – Pemerintah terus mempercepat realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.
Pasalnya selain mempercepat pembangunan jalan tol Manado-Bitung yang menjadi akses penunjang KEK pemerintah juga terus mendorong pembebasan lahan KEK yang saat ini masih diduduki masyarakat.
Dari informasi yang diterima, pemerintah akan melakukan penertiban lahan KEK Bitung, pada Kamis (11/11/2021) hingga Sabtu (13/11/2021) mendatang.
Kepala Satpol-PP Bitung, Steven Suluh saat dikonfirmasi Rabu (10/11/2021) mengatakan ada 150 personil Satpol-PP Bitung, yang akan diterjunkan untuk melakukan penertiban lahan KEK.
“Dimana dari 150 personil tersebut ada 30 orang berpakaian anti huru-hara yang dilengkapi dengan tameng pengaman,” bebernya.
Suluh mengatakan, penertiban lahan KEK Bitung yang dilakukan Provinsi Sulut, akan melibatkan Satpol-PP Minut dan Manado.
“Selain itu penertiban KEK ini akan dibackup oleh unsur TNI dan Polri,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, ia mengatakan ke 150 personil Satpol-PP yang akan membackup penertiban lahan KEK Bitung, juga telah dilakukan pembekalan.
“Dimana dalam pembekalan kami menekankan setiap anggota Satpol-PP Bitung harus melakukan penertiban dengan pendekatan yang humanis dan tak ada gerakan kekerasan, sebab suksesnya operasi ini ketika tidak ada anggota Satpol-PP dan masyarakat yang terluka,” tegasnya.
Suluh pun menjelaskan dalam operasi, petugas akang menjaga empat titik masuk dilokasi KEK, baik di Kelurahan Manembo-nembo, Tanjung merah dan Gerbang KEK di Sagerat.
“Namun kemungkinan petugas penertiban akan masuk melalui gerbang KEK untuk melakukan penertiban,” tandasnya.
Ribuan Warga Duduki Lahan KEK Bitung
Diketahui sebelumnya dari pendataan terakhir pada bulan September ada 1.850 kepala keluarga yang terdiri dari 6.532 jiwa yang menduduki lahan KEK.
Dari jumlah tersebut ada 1.126 kepala keluarga atau 4.258 jiwa yang berdomisili di Bitung, sedangkan sisanya 724 kepala keluarga atau 2.274 jiwa yang diketahui berasal dari luar daerah. (DRP)
