BITUNG – Mencuatnya dugaan pungutal liar (Pungli) yang terjadi di SMK N 1 Bitung menjadi cerminan buruk pada dunia pendidikan di Sulut.
Bahkan Kepala SMK N 1 Bitung, Meiske Makadada secara terang-terangan membenarkan adanya pungutan uang praktik kerja lapangan (PKL) pada siswa.
“Namun biaya PKL tersebut dipungut berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak sekolah dan orang tua murid sehingga ini bukan pungutan liar,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut pemerhati Darma Baginda menyayangkan adanya pungutan uang PKL di SMK N 1 Bitung.
“Sebab ditengah upaya pemerintah mewujudkan sekolah gratis, SMK N 1 Bitung justru membebankan para siswa dengan biaya PKL, apalagi ditengah situasi ekonomi sulit akibat pandemi ini,” tegasnya.
Darma pun menegaskan pungutan yang dilakukan SMK N 1 Bitung jelas menyalahi aturan sebab siswa saat ini sudah tidak bisa dibebankan dengan biaya apapun dari sekolah karena semua kegiatan siswa dihendle melalui Biaya Operasional Siswa (BOS) yang masuk miliaran rupiah disekolah.
Ia pun berharap APH dapat turun menyelidiki kasus ini karena jelas-jelas pemungutan biaya yang dilakukan tak sesuai aturan adalah pungutan liar.
Sebelumnya, dari informasi yang didapat Jumat (5/11/2021), pungli di SMK N 1 Bitung dilakukan dengan modus biaya praktik kerja lapangan (PKL).
Dimana berdasarkan pengakuan, para siswa dibebankan biaya PKL sebesar Rp 115 ribu per orang untuk mengikuti PKL.
Hal ini menjadi keluhan dari orang tua murid, yang merasa keberatan adanya pungutan biaya PKL tersebut.
“Kami menolak, namun entah kenapa sekolah justru menyetujuinya. Apalagi ini masa sulit mencari uang akibat pandemi, namun pihak sekolah justru menambah beban para orang tua,” tandas mereka. (DRP)
