BITUNG – Beredarnya informasi mengenai pelunasan tunggakan iuran BPJS masyarakat yang sudah dilakukan Pemkot Bitung, menjadi sorotan DPRD.
Sebab berita yang beredar terkait pelunasan tunggakan BPJS tersebut menjadi keluhan masyarakat saat ini dimana menurut sejumlah warga informasi pelunasan BPJS tersebut tidak benar.
Karena masyarakat sudah melakukan pengecekan langsung dan ternyata tunggakan tersebut, belum dibayarkan
Hal ini pun langsung menjadi sorotan dan terangkat dalam sidang paripurna di DPRD yang dilakukan Kamis (12/8) kemarin.
Dimana anggota DPRD Fraksi PKPI, Nabsar Badoa mempertanyakan langsung kepada Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri terkait informasi pelunasan tunggakan BPJS tersebut.
“Sebab ini sudah menjadi sorotan dan ternyata saat masyarakat melakukan cek, informasi adanya pelunasan tunggakan BPJS tidak benar karena hingga saat ini iuran BPJS masyarakat masih menunggak,” ujarnya.
Sehingga Nabsar pun mempertanyakan kejelasan pelunasan iuran BPJS yang sudah digembar gemborkan.
Menjawab hal tersebut, Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri mengatakan pelunasan tunggakan iuran BPJS yang dilakukan khusus untuk masyarakat yang menerima Jamkesda.
“Dimana Jamkesda itu pesertanya adalah masyarakat miskin yang mengikuti BPJS kelas III dan saat ini kita sementara melakukan proses validasi,” ujarnya.
Meski begitu, MM mengatakan Pemkot Bitung terus mempercepat pelunasan tunggakan iuran BPJS masyarakat yang ditanggung pemerintah.
Terpisah Pemerhati Rahmat Arif Suma mengatakan adanya disinformasi yang beredar dimasyarakat terkait pelunasan iuran BPJS merupakan kelalaian pemerintah, yang tidak menjelaskan detail terkait mekanisme dan seperti apa pelunasan iuran BPJS tersebut.
“Sehingga informasi yang setengah-setengah ini pun menimbulkan penyesatan informasi ditengah masyarakat,” terangnya.
Suma pun menyarankan kedepan jika akan menyampaikan suatu program, memang harus dijelaskan secara rinci dengan bahasa yang mudah dimengerti agar tidak menjadi penyesatan informasi.
“Jangan hanya mau terlihat kerja namun nyatanya sosialisasi progran menjadi blunder dan menyesatkan masyarakat,” tandasnya. (GIW)
