BITUNG – Pengadaan lahan RSUD Pratama Bitung yang dipaksakan oleh Dinas Kesehatan Bitung sangat disayangkan.
Seperti yang terlihat pada sosialisasi pengadaan lahan RSUD Pratama Bitung, yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Maesa, pada Senin 19 Juli 2021.
PPM dr. Windra Harlianto mengatakan bahwa terkait Pengadaan RSUD sudah tidak menjadi masalah.
“Sebab ini sudah tertata. Untuk status lahannya juga secara hukum tak ada sengketa sehingga kita tinggal mengeksekusi dan membangun,” ungkapnya.
Namun saat dikonfirmasi setelah sosialisasi, dr. Windra Harlianto yang merupakan Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membantah pernyataannya yang dilontarkan dalam sosialisasi itu.
“Memang anggaran pengadaan lahannya tidak tertata di anggaran induk tahun 2021, namun sudah digeser dalam pergeseran anggaran,” ujar Windra.
Ia mengatakan, Untuk besaran anggaran pengadaan lahan, ada di kisaran Rp 3,2 miliar, yang saat ini sudah diakomodir dalam pergeseran.
“Namun lebih jelasnya silakan tanya ke Badan Keuangan,” kata dia.
Sementara Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Bitung Riano Senduk mengatakan, pertanyaan tersebut seharusnya bukan dilemparkan ke BKAD.
“Karena sebagai instansi teknis (Dinkes) mereka harusnya yang lebih tahu dan menguasai program mereka,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Darma Baginda saat dimintai tanggapan dengan tegas mengatakan, sosialisasi yang dilakukan Dinkes Bitung adalah upaya pembodohan.
“Sebab mereka sudah menggembar-gemborkan hal yang ternyata tidak ada pada masyarakat,” ungkapnya.
Ia mengatakan, pemindahan lokasi pembangunan RSUD Pratama Bitung ini tak lebih dari akal-akalan saja, Karena dicurigai ada deal-dealan antara Dinkes dan pemilik lahan, Sehingga Dinkes tetap ngotot melakukan pemindahan lokasi pembangunan RSUD di tengah refocusing anggaran.
“Ini sungguh disayangkan, sebab di tengah upaya masyarakat berjuang melawan pandemi serta mematuhi PPKM, Dinkes malah menghamburkan anggaran miliaran untuk alasan tak jelas,” tegasnya
Baginda juga mengatakan, anggaran Rp 3,2 miliar yang saat ini digunakan untuk pengadaan lahan, seharusnya dapat dialokasikan untuk program pro rakyat membantu masyarakat di tengah pandemi.
Diketahui anggaran pembangunan RSUD Pratama Bitung hingga saat ini tidak jelas dan kemungkinan berpolemik, karena berdasarkan data Bappeda anggaran yang disiapkan untuk pembangunan RSUD Bitung ada di kisaran Rp 48,7 miliar.
Sementara salah satu tenaga administrasi Dinkes Bitung Chres, dengan tegas membantah anggara pembangunan RSUD Pratama Bitung sebesar Rp 48,7 miliar.
Menurutnya anggaran pembangunan RSUD Bitung yang tertata dalam SIPD hanyalah sebesar Rp 45 miliar. (***)
Sosialisasi Pengadaan Lahan RSUD Yang Dilakukan Dinkes Bitung Disebut Sebagai Upaya Pembodohan
