MANADO– Tak dibahasnya APBD Perubahan (APBD-P) Kota Manado oleh DPRD Manado, membuat gerah sebagian besar publik Kota Manado.
Pasalnya, dana untuk pembayaran upah Tenaga Harian Kontrak (THL), Upah Petugas Kebersihan, Tunjangan Lansia dan Tunjangan Kesejahteraan Rohaniwan, serta beberapa dana untuk kesejahteraan sosial lenyap. Dan tanpa merasa berdosa, sebagian legislator Manado ini sepakat untuk tak membahas APBD-P 2020.
DPRD Manado menolak membahas APBD-P ini dengan alasan draft KUA PPAS yang dimasukan oleh pihak eksekutif telah kedaluarsa.
Hal ini terlihat dari diketuknya palu dari pimpinan DPRD Manado, Aaltje Dondokambey dan penandatanganan berita acara secara bersama, Jumat (23/10/2020) di ruang Paripurna DPRD Manado.
Tak dibahasnya APBD-P 2020 disebabkan karena 4 fraksi di DPRD Manado, yakni Fraksi PDI-P, Gerindara, Demokrat dan PAN, menolak untuk dibahas.
Mirisnya, Altje Dondokambey saat ditemui pers usai menandatangani berita acara penolakan Pembahasan memberikan jawaban yang sekenanya. Dia mengaku jika dirinya masih baru di DPRD Manado.
” Saya kan masih baru, jadi Anggota Dewan baru, dan jadi Ketua baru,” ucap si ‘Orang Baru’ itu.
Pernyataan singkat kepada pers dari wakil rakyat yang katanya ‘terhormat’ ini jauh sekali dari ekspektasi rakyat Manado untuk legislator sekelas Ketua DPRD Manado ini.
(***)
