TAHUNA -Keberadaan PT Rajawali Nusindo di Kabupaten Sangihe selaku distributor sejumlah kebutuhan pokok melalui program pemerintah pusat dengan label program Rumah Kita mengancam keselamatan warga Sangihe selaku konsumen. Kenapa tidak, keberadaan gudang penyimpangan sejumlah kebutuhan pokok dinilai jauh dari standar kelayakan. Bahkan minyak goreng (MG) yang saat ini masih menumpuk digudang penyimpangan sudah dimakan tikus dan Kecoa.
Penanggungjawab PT Rajawali Nusindo Kabupaten Sangihe, Dewoto ketika ditemui sejumlah awak media di gudang penyimpanan menyatakan bahwa kemasan MG yang sudah dimakan tikus akan segera diganti kemasannya.
Lihat Video penumpunkan Minyak Goreng yang audah rusak dimakan Tikus dibawah ini.
“MG yang sudah dimakan tikus akan tetap kami salurkan namun kemasannya akan kami ganti dulu”, ungkap Dewoto yang dinilai tidak ada beban sama sekali dengan ancaman kesehatan warga Sangihe dengan ulah yang dilakukannya tersebut.
Dewoto juga mengakui tertahannya penyaluran sejumlah kebutuhan yang masuk dalam produk rumah kita imbas dari sarana transportasi.
“Saya kesulitan menyalurkan produk ini akibat sarana transportasi “, ungkap Dewoto.
Menyikapi hal ini Ketua LSM Lapek Asiz Janis dihubungi terpisah menyatakan bahwa kesehatan bahwa nyawa masyarakat Sangihe terancam dengan apa yang dilakukan PT Rajawali Nusindo selalu selaku distributor produk Rumah Kita. “Kalau MG yang sudah dimakan tikus lantas akan diganti kemasan baru, dan selanjutnya akan didistribusi ke masayarakat Sangihe saya kira ini ancaman serius bagi kesehatan dan keselamatan warga Sangihe”, ujar Janis.
Janis menyatakan baiknya sejumlah kebutuhan pokok yang bakal disalurkan PT Rajawali Nusindo melalui program rumah kita segera dilakukan penyitaan.
“Jangan sampe sejumlah kebutuhan yang tidak higeinis bahkan mengancam kesehatan masyarakat tetap dipaksakan disalurkan”, jelas Janis meminta agar instansi teknis segera mengambil tindakan tegas.
Kepala Disperindag Ir Feliks Gaghaube melalui Kabid Perdagangan Fera Massoara ketika ditemui dengan tegas menyatakan bahwa sejumlah kebutuhan pokok yang sudah rusak akan segera diamankan untuk dimusnahkan.
“Sesuai UU perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999”, singkat Massoara.
(sam)
