MINUT– Ternyata dalam penetapan Lokasi (Penlok) pembangunan jalan Tol Manado – Bitung sepanjang 39 kilometer dari titik Ringroad Manado, melewati Kabupaten Minahasa Utara (Minut) sampai ke kompleks pelabuhan Kota Bitung banyak yang belum tahu, rupanya sudah 3 kali perubahan.
Perubahan terungkap dalam audiens antara pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XV bersama sejumlah perwakikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), diantarany Barisan Garuda Indonesia (Badai) Sulut, LSM Pisok, LSM Laskar Manguni Indonesia (LMI), di kantor BPJN XV, Jumat (10/8/2017).
Dalam audiens tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado-Bitung I Poulce Mawey, menjelaskan, penyaluran uang ganti rugi (UGR) lahan melalui empat tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.
“Pada tahapan perencanaan, ada berapa kali review misalnya dari rencana awal tol akan dibangun sepanjang 42 Km, menjadi 39 Km,” kata Mawey.
Dijelaskan Mawey, tahapan kedua yaitu persiapan, terdiri dari sosialisasi, konsultasi publik, sampai penetapan lokasi (Penlok) oleh Gubernur Sulut. Dikatakannya lagi, Disini diketahui, penlok pertama keluar pada tahun 2012 berdasarkan studi kelayakan (Basic Design) dan bukan Detail Engineering Design (DED).
“DED itu lebih teknis sampai memikirkan tentang kenyamanan, keselamatan pengguna tol dan sebagainya. DED baru diterbitkan setelah ada surat keputusan dari menteri (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),” tambahnya
Konsekuensi dari perubahan itu membuat awalnya sejumlah bidang tanah masuk penlok, menjadi tidak masuk penlok sehingga, tanah yang tidak masuk penlok, tidak berhak menerima UGR.
“Sebelum memberi UGR, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi dan identifikasi, pengumuman, penilaian (appraisal), musyawarah terkait bentuk kerugian, lalu pemberian UGR. Kalau pemilik lahan setuju menerima UGR, lalu tahap akhir pelepasan hak oleh warga. Dan kami memberi UGR berdasarkan penlok terakhir. Ssehingga untuk sekarang, beberapa tanah tidak bisa dibayar,” urainya lagi.
Adapun perubahan penlok, menurut Mawey harus melalui kajian DED misalnya untuk pengembangan wilayah seperti rest area, dan sebagainya. Kajian DED dilakukan oleh Pemprov Sulut dan Pemkab Minut, tergantung investasi apa yang akan dibangun di seputaran jalan tol.
“Perubahan itu memungkinkan disamping secara teknis, efisien, ekonomis atau kearifan lokal. Contohnya di wilayah Tendeki ada mata air, sehingga trasenya disorong. Kalau di daerah air terang, kena di daerah hutan lindung sehingga ada penolakan warga sehingga diubah lagi,” kata Mawey.
Tol Manado-Bitung dibiayai lewat dana APBN mulai dari titik nol sampai kilometer 14, selanjutnya di kilometer 14 sampai 39 yaitu dari Airmadidi sampai Pelabuhan Bitung, dibangun sesuai keperluan investasi Kota Manado, Kabupaten Minut dan Kota Bitung.
Sesuai penlok terakhir untuk wilayah Minut yaitu Desa Maumbi sampai Desa Watudambo II terdapat 1.341 bidang yang harus dibebaskan dengan UGR sebesar Rp690 miliar. Dimana, yang sudah teralisasi sekitar 800 bidang dengan nominal UGR sebesar Rp457 miliar dan menyisahkan 541 bidang tanah dengan jumlah UGR mencapai Rp233 miliar.
“Progresnya untuk pembebasan lahan di Minut sudah 77,44 persen, yaitu dari nol sampai 25 kilometer,” kunci Mawey.
(Marvil)
