TAHUNA – Hajatan demokrasi lima tahunan di Kabupaten Sangihe khusunya pelaksanaan Pilkada serentak 2024 lalu, menyisakan persoalan serius. Dimana pihak KPUD Sangihe hingga bulan Maret 2025 ini belum menuntaskan kewajiban mereka terhadap sekira 576 PPK dan PPS.
Dimana honor bulan Januari 2025 ujung tombak pelaksana pesta demokrasi tersebut dalam hal ini PPK dan PPS belum dibayarkan. Alhasil masalah ini membuat PPK dan PPS terus mempertanyakan hak mereka.
“Kami mempertanyakan kenapa hingga sudah memasuki akhir Maret 2025 honor kami satu bulan dalam hal ini bulan Januari 2025 belum juga dibayarkan”, ujar sejumlah PPK ketika bersua dengan awak media.
Bahkan mereka yang enggan namanya dipublish menyatakan akan terus menuntut hak tersebut.
“Kami sudah menuntaskan kewajiban kami jadi sangatlah wajar kami mengejar hak kami”, ujar mereka kembali.
Bahkan dalam waktu dekat ratusan penyelanggara Pilkada tingkat kecamatan serta kampung dan kelurahan tersebut dalam waktu dekat akan mendatangi KPUD Sangihe untuk menggelar demo.
“Kalau sampai hal kami belum ada kejelasan kapan direalisasikan maka dalam waktu dekat kami akan menggelar aksi demo di KPUD Sangihe guna menuntut pelunasan honor kami”, imbuh mereka.
Terpisah, Sekretaris KPUD Sangihe Alwi Kawoka ketika dihubungi membantah adanya dugaan pembiaraan pembayaran honor dimaksud. Dengan singkat Kawoka menyatakan bahwa honor PPK dan PPS bulan Januari 2025 sedang diperjuangkan anggarannya.
“Sedang diperjuangkan anggarannya”, singkat Kawoka sambil menambahkan bahwa alokasi anggaran untuk pembayaran honor dimaksud adalah sekira Rp 1.5 Miliar.
(sam)
