TAHUNA – Eksistensi kepemimpinan Penjabat Bupati Sangihe Rinny Tamuntuan terus menuai sorotan. Pasalnya tercatat dalam sejarah pemerintahan Sangihe, baru di tahun anggaran 2024 pelaksanaan acara adat Tulude Pemkab justru menjadi ‘pengemis’, dengan menyebarkan proposal bantuan dana untuk hajatan kebudayaan terbesar di wilayah kepualauan ini.
Tak tanggung-tanggung dalam proposal yang terdiri dari 5 halaman tersebut, hajatan tahunan ini nilai anggarannya mencapai Rp 1.487.000.000,00. Proposal permohonan dana bantuan ini selain di tanda tangani oleh Ketua Panitia acara adat Tulude yang diketuai oleh Assisten III Pemkab Sangihe Vebe AK Bawoleh S.Sos dan Sekretaris I Panitia atas nama Nusarako Sehang SPd, juga diketahui dan dibubuhi tanda tangan Pj Bupati Sangihe Rinny Tamuntuan.
Sedangkan untuk penyaluran bantuan dana sendiri, panitia mengarahkan ke rekening Bank SulutGo Cabang Tahuna dengan nomor rekening 00402110110415 atas nama “Panitia HUT Daerah dan Upacara Adat Tulude Tahun 2024”.
Dalam rincian anggaran yang disusun pihak panitia ada sejumlah item yang justru nominal anggarannya dinilai sangat tidak masuk akal diantaranya, Bahan Cetak (baliho+ buku panduan + dokumentasi+undangan+penggadaan) yang nilainya mencapai Rp 107.000.000,00, makanan dan minuman tamu Rp 245.950.000,00, belanja pakaian Adat Daerah Rp 128.475.000,00, jasa penyelenggaran acara (dekorasi, jasa pelaksana kegiatan acara puncak Tulude, penjemputan tamu) Rp 256.775.000,00, sewa peralatan acara adat Tulude (kursi, soundsystem, tenda, videotron, pakaian adat) Rp 136.000.000,00, sewa kendaraan (kendaraan jenis station+sopir) Rp 111.000.000,00, perjalanan dinas dalam+luar daerah pengelola kegiatan/panitia pelaksana) Rp 76.054.000,00. Serta sejumlah item lainnya yang nominalnya hingga puluhan juta.
Menyikapi hal ini salah satu unsur muda Sangihe Robinson Saul angkat bicara, dia menyatakan acara Adat Tulude dan HUT Daerah Sangihe dalam setiap tahun anggarannya telah tertata di APBD.
“Tapi kenapa di tahun 2024 ini justru Pemkab Sangihe dan Penitia Pelaksana jadi ‘pengemis’ berbalut proposal bantuan dana”, ujar Saul.
Saul menambahkan bahwa apa yang dilakukan panitia pelaksana dan diketahui oleh Pj Bupati Sangihe Rinny Tamuntuan justru menjatuhkan kredibilitas pemerintahan yang ada sekarang ini.
“Sangatlah tidak elok dan etis bagi pemerintah, ditengah sulitnya perekonomian masyarakat yang terpuruk, justru pemerintah masih ‘memaksakan’ pada pihak ketiga sejumlah dana dengan alibi halus melalui proposal”, jelasnya kembali sambil menambahkan di APBD Tahun Anggaran 2024 dana untuk HUT Daerah Sangihe dan Acara Adat Tulude sudah tertata.
(sam)
