TAHUNA -Keberadaan tatanan birokrasi di jajaran Pemkab Sangihe sejak dipimpin Pj Bupati Rinny Tamuntuan amburadul. Hal ini terbukti dengan adanya penempatan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai melangkahi aturan atau bahkan menabrak aturan.
Buktinya pelaksana tugas (Plt) Camat Tabukan Utara yang justru dijabat seorang staf ASN, dan belakangan dianulir Surat Keputusan-nya (SK) belum lama ini. Terupdate saat ini adalah staf ASN di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) yang diangkat menjadi Plt Kabag Umum.
Menyikapi hal ini salah satu tokoh pemuda Sangihe Joneex Karel angkat bicara mempertanyakan kualitas birokrasi di jajaran Pemkab Sangihe.
“Secara kasat mata telah terjadi pelanggaran aturan terkait penempatan dan pengangkatan ASN untuk memegang suatu jabatan. Karena sampai saat ini saya tidak pernah ada aturan terkait pengangkatan seorang staf biasa memegang jabatan setara dengan eselon IIIA”, ujar Karel.
Karel juga menyatakan nanti diera seorang Pj Bupati Sangihe Rinny Tamuntuan ada aturan memperbolehkan hingga menerbitkan SK terkait seorang staf ASN biasa langsung diangkat menjadi Plt dalam jabatan Kepala Bagian.
“Padahal di Bagian Umum Setda Sangihe ada beberapa yang memegang jabatan sebagai Kasubag namun justru tidak diperkenankan oleh pimpinan menjadi Plt Kabag Umum. Dan hal ini terkesan dipaksakan meski harus melanggar aturan”, imbuh Karel sambil berharap Pj Bupati Sangihe Rinny Tamuntuan sebagai Pejabat Eselon IIA Provinsi Sulut memahami aturan dan mekanisme dalam tataran penempatan jabatan di jajaran birokrasi Pemkab Sangihe
Terpisah Pj Bupati Sangihe Rinny Tamuntuan ketika dikonfirmasi via pesan Whats App hingga berita ini diturunkan tidak pernah dibalas. Meski sudah dibaca hingga berita ini diturunkan Pj Bupati Sangihe Rinny Tamuntuan tidak memberikan konfirmasi.
(sam)
