TAHUNA -Efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 menjadi ajang intropeksi jajaran pemerintah terkait pengelolaan anggaran negara maupun daerah yang tidak berpihak ke rakyat. Termasuk didalamnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sangihe yang utamanya dalam aturan dimaksud harus pro dan bersentuhan dengan masyarakatnya. Namun ditengah kebijakan tersebut tataran pemerintah daerah termasuk di dalamnya DPRD Sangihe belum sepenuhnya mampu menjabarkan hal tersebut meskipun katanya mereka adalah representasi rakyat di lembaga negara.
Efisiensi anggaran untuk Sekretariat DPRD Sangihe menurut Sekwan Riputri Tamaka sebesar 50 persen.
“Untuk Setwan efisiensi tersebut mencapai nominal sekira Rp3.736.794.326, dan dikembalikan ke kas daerah”, ujar Tamaka.
Sementara itu terkait pengadaan 3 unit Kendaraan Dinas (Kendis) untuk tiga pimpinan DPRD tetap dilakukan karena sudah tertata dalam APBD TA 2025.
“Setelah melalui kajian dengan TPAD, dengan perhitungan uang transport maka pengadaan Kendis lebih murah dibandingkan uang trasnport 3 pimpinan DPRD selama 5 tahun”, singkat Tamaka.
Menyikapi hal ini Ketua Tim Investigasi LPNNRI Darwis Saselah angkat bicara bahwa pengadaan 3 unit Kendis untuk pimpinan DPRD Sangihe adalah pemborosan.
“Benar dalam Inpres nomor 1 tahun 2025, tidak menjelaskan secara tertulis terkait dengan pengadaan Kendis. Tapi ini adalah masalah moral bagi pimpinan DPRD. Apalagi dengan kemampuan keuangan daerah pertahun anggaran 2025 ini mengalami penurunan secara drastis”, ujar Saselah.
Dikaitkan dengan salah satu fungsi DPRD adalah pengawasan, maka sangatlah naif mereka melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah jika mereka justru melakukan pemborosan.
“Kendis yang lama masih sangat layak digunakan apalagi usianya baru sekitar lima tahunan. Jadi kenapa harus memaksakan diri membeli yang baru”, jelasnya kembali.
Ia juga menambahkan mari kita melihat ada banyak kebutuhan anggaran yang lebih mendesak di Kabupaten Sangihe dibandingkan hanya untuk memenuhi keinginan pimpinan DPRD tersebut.
“Gaji THL yang belum dibayarkan, belum lagi ada THL yang dirumahkan, hingga persoalan pelayanan kepada masyarakat yang belum mampu tercover di APBD imbas dari turunnya APBD Sangihe. Dan itu baru contoh sebagian kecil. Dimana hati nurani kalian wakil rakyat”, imbuhnya.
(sam)
