TAHUNA – Terus bertambahnya sejumlah nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait dana hibah, menjadi pembicaraan attensi tersendiri bagi jajaran Polda Sulut. Bahkan dukungan berbagai elemen masyarakat terus mengalir dalam penuntasan kasus yang merugikan keuangan negara mencapai sekira Rp 12.5 miliar di tahun amggaran 2022 tersebut.
Meski demikian, sejumlah pihak berharap bahwa untuk penuntasan kasua dugaan korupsi di era Gubernur Sulut Olly Dodokambey, khususnya dana hibah ke sejumlah lembaga keagamaan harus menyeluruh. Menurut Ketua Tim Investigasi LPPNRI Darwis Saselah, Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) menjadi salah satu lembaga penerima dana dimaksud. “Agar dugaan korupsi ini bisa dituntaskan secara terang benderang baiknya semua penerima dana hibah termasuk Sinode GMIST juga harus diperiksa”, ungkap Saselah.
Lebih lanjut ia menyatakan bahwa aliran dana hibah Pemprov Sulut ke lembaga keagamaan ini sarat dengan kepentingan kelompok maupun individu. “Dana hibah ke lembaga keagamaan semenjak era Olly Dodokambey sebagai Gubernur Sulut tidak murni untuk pengembangan lembaga keagamaan dimaksud. Tetapi justru terselip secara tersirat untuk kepentingan tertentu”, jelasnya kembali.
Olehnya Saselah kembali menegaskan Polda Sulut wajib juga memeriksa petinggo Sinode GMIST terkait dugaan kasus korupsi ini. “Sebaiknya Sinode GMIST dalam hal ini petingginya sesegera mungkin dipanggil dan diperiksa. Sehingga kasus ini benar-benat tuntas”, imbuhnya.
(sam)
