JAKARTA-Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda menekankan pentingnya evaluasi kinerja sebagai bagian dari refleksi atas pengawasan pemilihan 2024 yang telah dilewati.
Disebutkan mantan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara ini, evaluasi bukan sekadar formalitas.
Tapi menjadi langkah strategis dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengawasan pemilihan di masa mendatang.
“Kita (Bawaslu) harus memastikan bahwa tugas pengawasan telah dijalankan secara optimal. Apresiasi atas kerja keras jajaran Bawaslu di berbagai tingkatan yang telah berkontribusi dalam menjaga integritas pemilihan,” ucap Herwyn Malonda.
Dia menjelaskan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dalam lingkup internal Bawaslu, tetapi juga dengan mempertimbangkan pandangan dari pihak eksternal.
“Bawaslu perlu mengetahui bagaimana pihak luar menilai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan. Sejumlah lembaga kredibel dan media telah menilai bahwa Bawaslu memiliki kinerja yang baik dan berintegritas,” jelasnya.
Sebagai contoh, sambung Herwyn, hasil survei Litbang Kompas pada bulan Januari 2025 menunjukkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu mencapai 81,6 persen. Hal ini menjadi bukti bahwa kinerja pengawasan pemilihan telah berjalan dengan baik.
“Kepercayaan publik adalah aset penting. Ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas kerja dalam menjaga demokrasi,” tegasnya.
Dia juga mengajak jajaran Bawaslu mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul selama tahapan pemilihan 2024.
Herwyn menegaskan, keberhasilan pengawasan tidak hanya diukur dari capaian internal, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat.
“Termasuk permasalahan regulasi pemilu dan pemilihan yang masih menjadi tantangan. Kita harus melihat apakah ada aturan yang perlu diperbaiki agar peran dan fungsi Bawaslu semakin optimal,” ujar Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu RI ini.
Herwyn mengatakan, keberadaan Bawaslu harus tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika politik serta kepemiluan. “Bawaslu harus menjadi problem solver, bukan troublemaker dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan,” pungkasnya.
(vhp)
