Bolmong – Pemerinta desa Pusian selatan, kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow Komitmen dengan pembangunan dalam desa.(14/02/2024)
Robi Ansik kepada Media mengatakan kalau pekerjaan sudah diselesaikan 100% dan sumua di kerjakan dengan baik.dan dampak dari pembangunan drainase serta Lampu jalan yang sudah ada manfaatnya sudah di rasakan langsung oleh masyarakat desa Pusian Selatan.
Dukungan Dan apresiasi datang dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat juga mengatakan kami mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah desa.
Dalam hal ini sangadi Robi Ansik selaku kepala desa Pusian Selatan.agar kedepannya pembangunan bisa Terus di lakukan untuk pusian selatan yang lebih maju,
Perlu di ketahui pada beberapa waktu yang lalu pemerintah desa sempat di Laporkan oleh salah satu oknum BPD
Yang merasa tidak puas akan kinerja pemerintah desa pusian selatan.
Akibat dari ke tidak puasanya kepada pemerintah desa, padahal kalau yang sebenarnya BPD itu adalah salah satu lembaga desa yang fungsinya sebagai fungsi kontrol dan pengawasan pemerintah, karena semua sudah di atur oleh undang-undang
BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah lembaga yang berfungsi sebagai perwakilan masyarakat desa dalam kepemerintahan desa. Berikut adalah beberapa fungsi BPD dalam kepemerintahan desa:
Undang-Undang yang mengatur tentang BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam desa adalah:
1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*: Undang-Undang ini mengatur tentang desa, termasuk BPD sebagai lembaga yang berfungsi sebagai perwakilan masyarakat desa.
2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*: Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk tentang BPD.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa.Peraturan Menteri ini mengatur tentang BPD, termasuk tentang tugas, fungsi, dan keanggotaan BPD.
Selain itu, ada juga beberapa peraturan lainnya yang mengatur tentang BPD, seperti:
– Peraturan Daerah (Perda) tentang BPD yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
– Peraturan Desa (Perdes) tentang BPD yang diterbitkan oleh pemerintah desa.
BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah lembaga yang berfungsi sebagai perwakilan masyarakat desa dalam kepemerintahan desa. Berikut adalah beberapa fungsi BPD dalam kepemerintahan desa:
Fungsi Utama BPD
1. (Mengayomi dan Mengawasi)BPD memiliki fungsi untuk mengayomi dan mengawasi kegiatan pemerintahan desa, termasuk kegiatan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.
2. (Menampung dan Menyalurkan Aspirasi)
BPD berfungsi sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah desa.
3. (Mengambil Keputusan) BPD memiliki fungsi untuk mengambil keputusan bersama dengan kepala desa dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa.
Fungsi Lainnya
1. (Mengembangkan Partisipasi Masyarakat)
BPD berfungsi untuk mengembangkan partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan pemerintahan desa.
2. (Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas)
BPD berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan pemerintahan desa.
3. (Mengembangkan Kapasitas Masyarakat)BPD berfungsi untuk mengembangkan kapasitas masyarakat desa dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan pemerintahan desa.
Dengan demikian, BPD memiliki peran yang sangat penting dalam kepemerintahan desa, yaitu sebagai perwakilan masyarakat desa yang berfungsi untuk mengayomi, mengawasi, dan mengambil keputusan bersama dengan kepala desa.