TAHUNA – Satu lagi peninggalan ketidakmampuan Pj Bupati Rinny Tamuntuan dalam memimpin Sangihe dikurun waktu 2 tahun sebelumnya. Dimana ratusan P3K yang diangkat sejak tahun 2022 dan tahun 2023 ternyata tunjangan kinerjanya tidak dibayarkan hingga sekarang ini.
Menyikapi persoalan ini tokoh muda Sangihe Joneex Karel angkat bicara, menurutnya sesuai dengan data yang berhasil dihimpunnya menyebutkan ada alokasi anggaran senilai Rp 5 Miliar di APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembayaran tunjangan kinerja bagi P3K.
“Tapi sangat disayangkan kinerja P3K hingga pertengahan tahun 2024 sekarang tidak ada realisasinya”, ujar Karel.
Karel juga sangat menyesalkan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang dinilai tidak mampu menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya secara maksimal.
“Dimana dalam keputusan Bupati di tahun anggaran 2023 lalu, P3K ternyata tidak dicatumkan dalam kelas jabatan untuk pembayaran kinerja mereka”, jelas Karel.
Olehnya Karel meminta Pj Bupati Sangihe Albert Huppy Wounde untuk menyikapi persoalan ini.
“Jangan lagi ada pembiaran terhadap nasib P3K apalagi mereka sebagian besar adalah tenaga pengajar dan kesehatan. Kalau memang tidak ada anggaran untuk kesejahteraan P3K baiknya hentikan mengakomodir P3K di jajaran Pemkab Sangihe”, imbuhnya.
(sam)
