MINSEL – Masyarakat Wajib pajak yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan dimintakan agar dapat memanfaatkan keringanan membayar pajak penghapusan denda (PBB-P2) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan yang dilaksanakan Oleh Pemkab Minahasa Selatan.
Untuk perpanjangan waktu penghapusan denda PBB diberikan sampai 30 November 2023 dan jika lewat dari perpanjangan, maka denda akan diperhitungkan kembali.
Hal ini dikatakan Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH melalui Kaban Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minsel Melky Manus, S.STP.
Beliau menyampaikan bahwa, penghapusan denda PBB ini adalah kebijakan Pemkab Minsel untuk membantu dan memotivasi masyarakat selaku wajib pajak untuk membayar Pajak PBB sebagai PAD yang digunakan untuk Pembangunan Daerah.
Katanya pula, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan istilah PBB-P2 adalah jenis pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan. Adanya pengenaan PBB ini karena kepemilikan hak, penguasaan, dan perolehan manfaat terhadap suatu tanah, bumi dan bangunan.
Disebutkan dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 2022 bahwa “Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.”
(A’Run)
