Minahasa-Komitmen Bupati Royke O Roring dan Wakil Bupati Robby Dondokambey mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, nampaknya hanya lips service.
Betapa tidak, selang beberapa tahun terakhir ini disinyalir ada sejumlah instansi di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Minahasa justru melakukan praktek-praktek tidak terhormat itu.
Dari telusuran sejumlah personel Ikatan Wartawan Online (IWO) Minahasa di Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Minahasa, kuat dugaan ada sejumlah oknum pejabat dan pihak luar sengaja menitip agar media-media mendapat bagian kerja sama media di dinas yang dikomandoi Maya Kainde SH MAP tersebut.
Alhasil, dari informasi yang diperoleh dana yang seharusnya mencukupi setiap pembayaran kerja sama per bulan kepada media yang memang berhak dan mendapatkan kontrak kerja sama, tekor alias tidak cukup.
Kurangnya dana pembayaran media per bulan, menurut Wakil Ketua Budi Santoso dan Sekretaris IWO Minahasa dikarenakan ulah oknum- oknum yang tidak punya perasaan itu, padahal sejak dipimpin Maya Kainde berupaya media yang terkontrak mendapat haknya setiap bulan.
Sebab, dana yang memang sudah minim itu, justru diterima tidak setiap bulan, alias ada nyanda.., ada.. nyanda. “Ini yang kami anggap biang kerok penyebab sehingga teman-teman harus berbagi setiap bulan, pantas saja kurang!” semprot Frangky/Budi.
Karena itu, baik Budi maupun Frangky mendesak Top Eksekutif di Minahasa untuk mengambil langkah tegas dengan menginventarisir dugaan oknum pejabat baik dari dalam lingkup pemkab maupun dari luar.
“Sangat disayangkan jika hak teman-teman yang punya kerja sama justru dikebiri oleh oknum yang tidak punya perasaan ini. Pak Bupati tolong lia akang, karena ini kami yakni di luar sepengetahuan bupati dan wakil bupati,” tegas keduanya.
Supaya tidak ada lagi oknum-oknum yang diduga memainkan dana media di Kominfo, terutama yang sengaja menitip-titip agar ada media entah dari mana yang disisip mendapatkan dana kerja sama, keduanya meminta instansi tersebut supaya transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi.
Sementara Kadis Maya Kainde yang dikonfirmasi terkait adanya dugaan para oknum pejabat yang sengaja memainkan pagu dana media dan oknum pejabat yang menitip membantah informasi dan tudingan tersebut.
“Saya sejak dipercayakan memimpin Kominfo tidak pernah melakukan hal-hal yang di luar ketentuan. Cukup dengan apa yang saya dapat sesuai dengan jabatan yang saya emban,” tukas Kainde seolah menampik jika dirinya terkait tudingan tersebut.
Saat dijelaskan jika dugaan tersebut bukan dialamatkan kepadanya, Kadis Kominfo menegaskan tidak ada sama sekali praktek titip-menitip yang dilakukan staf maupun pejabat di instansinya.
“Tidak ada itu. Sama sekali tidak benar, apalagi dari oknum pejabat dari luar Kominfo. Kami di sini berusaha agar teman-teman media mendapatkan haknya, namun karena memang dana tidak mencukupi jadi harus diatur supaya mendapatkan bagian yang sama meski tidak setiap bulan,” tangkis Kainde.
Pada kenyataannya sampai pembayaran tagihan bulan april tidak semua media mendapatkan pembayaran tagihan dari Kominfo, dengan alasan dana tidak cukup atau kurang, padahal media-media tersebut telah mengikat kerjasama dengan Pemkab Minahasa.
Dari Informasi yang diperoleh oleh Media ini dari berbagai sumber ada ketidak adilan pembayaran tagihan Advetorial tersebut, karena selain pimpinan wadah organisasi pers, ada media yang mendapatkan pembayaran tagihan lebih dari satu.
(Frits)
Tekor…Lagi, Diduga Ada Vampir Anggaran Media Berkantor di Kominfo Minahasa
