MINUT — Selasa, (18/4/2023) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Minut) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Minut Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Tumatenden Minut, sukses digelar.
Dipimpin Ketua DPRD Minut Denny Kamlon Lolong SSos, didampingi Wakil Ketua Olivia Mantiri, dihadiri Bupati Minut Joune JE Ganda SE MAP MM MSi dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung SH MH secara virtual, Sekda Minut Ir Novly Geret Wowiling MSi, Wakapolres Minut Kompol Yohanes Daniel Korompis, mewakili Dandim 1310/Btg, Pgs Kasdim Mayor CHB Mustafa Umboh, Ketua PN Airmadidi diwakili James Masili SH, Kajari Minut diwakili Wanda Iksan, para Anggota DPRD, Asisten dan Kepala OPD Minut, Sekertaris DPRD Jossy Kawengian, Direktur PD Klabat Masye Dondokambey, Direktur PDAM Ruland Maringka dan Direktur RSUD Maria Walanda Maramis Dr Joice Katuuk.
Dikatakan Ketua DPRD Minut mengapresiasi kinerja dan prestasi yang telah diraih Pemkab Minahasa Utara dan berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.
Dikatakan Ketua DPRD Minut, sesuai aturan perundang-undangan, DPRD telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan Pembahasan secara internal terhadap materi LKPJ 2022.
“Dan untuk melengkapi materi pembahasan internal tersebut, Pansus telah melakukan rapat kerja dengan seluruh perangkat daerah untuk melakukan klarifikasi dan pendalaman mengenai capaian kinerja tiap serta meminta penjelasan mengenai permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diambil sepanjang tahun 2022,” kata Ketua DPC Partai PDIP ini.
Ia juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bupati dan Wabup Minut, Sekda, para asisten, kepala OPD atas kerjasama yang baik dalam proses Pembahasan LKPJ. “Kami juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan Pansus karena telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita yakini bersama, hasil kerja kita tidak akan sia-sia,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ Edwien Stenlie Kambey SIP membacakan laporan dan catatan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah. Dikatakan Kambey, ada beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya, perencanaan anggaran di setiap organisasi perangkat daerah karena ada beberapa belanja untuk program dan kegiatan yang tidak terserap secara maksimal.
“Yang kedua menjadi perhatian juga untuk berencana dalam penyusunan tetap penjabaran anggaran dalam program kegiatan. Karena ada beberapa program kegiatan yang sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak terealisasi ataupun terealisasi tetapi belum maksimal,” jelasnya.
Ketiga, terkait periode di atas diharapkan menjadi perhatian untuk kepala OPD yang harus aktif mengawasi dan teliti terkait kinerja perencanaan.
Selanjutnya, Sekwan Jossy Kawengian membacakan rekomendasi Dewan terhadap LKPJ yang dituangkan dalam bentuk keputusan. “Rekomendasi atas LKPJ kepala daerah Tahun Anggaran 2022 ini perlu segera dilaksanakan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan pada tahapan proses penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas. Keputusan mulai berlaku pada tanggal tanggal 18 April 2023,” kata Kawengian.
Terpisah, Bupati Minut Joune JE Ganda SE MAP MM MSi mengucapkan terima kasih atas kerjasama berbagai pihak khususnya pemkab, DPRD dan seluruh komponen masyarakat termaksud pemerintah Provinsi Sulut dan pemerintah pusat.
“Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati akan digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya sehingga pelaksanaan program dan kegiatan kedepannya akan lebih baik lagi dan akuntabel,” kunci orang nomor satu di Minut ini.(Adv/Ria)
