MINUT — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 serta Sosialisasi Perekrutan Badan Ad Hoc kepada hampir 200 NGO (Non Government Organization/Omas dan LSM) di Ballroom Hotel Aryaduta Manado, Senin (7/11/2022).
Dibuka Plt Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon juga sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya kegiatan ini yang melibatkan hampir 200 Organisasi Kemasyarakatan dan LSM.
“KPU Sulut akui tidak bisa bekerja sendiri untuk menyampaikan Tahapan Pemilu kepada masyarakat, sehingga harus melibatkan semua unsur Ormas dan LSM,” ujar Tinangon.
Dengan sosialisasi ini diharapkan perwakilan Ormas dan LSM yang hadir menjadi mitra KPU. “Diharapkan bapak ibu yang hadir menjadi mitra KPU, akan menjadi agen-agen sosialisasi bagi KPU untuk kemudian semakin mencerdaskan masyarakat terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024,” katanya.
Tinangon juga menambahkan melalui kegiatan semacam ini, menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi di setiap tahapan Pemilu.
“Selama ini kita hanya memahami partisipasi itu hanya pada hari pemungutan suara, dan di Pemilu 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Namun kita mengharapkan di setiap tahapan masyarakat harus bisa berpartisipasi,” jelas Tinangon.
Saat ini kita akan masuk pada tahapan rekrutmen Badan Ad Hoc. Kita berharap, melalui sosialisasi ini bapak ibu bisa menyebarluaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tertarik untuk dapat mendaftarkan diri pada Perekrutan Badan Ad Hoc yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Dalam sosialisasi ini, KPU Sulut menghadirkan sejumlah pembicara diantaranya dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Bawaslu Sulut, dan Kesbangpol Pemprov Sulut.
Anggota DKPP RI Muhammad Tio Aliansyah membawakan materi terkait Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Untuk Sulut sendiri pada pelaksanaan Pemilu sebelumnya sangat minim pelanggaran, sehingga dirinya berharap pada Pemilu 2024 mendatang, Sulut tetap minim pelanggaran. Ormas pun diajak ikut melaporkan apabila terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
“Kalau ada pelanggaraan dari penyelenggara Pemilu, silakan buat laporan kode etik mereka agar kami secepatnya tindaklanjuti,” ujar Aliansyah kepada peserta sosialisasi yang hadir.
“Sanksi kepada penyelenggaran Pemilu yang melanggar kode etik terbagi atas 3 bagian yakni teguran tertulis, pemberhentian sementara hingga pemberhentian secara permanen,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh dalam kegiatan ini menyampaikan materi tentang pengawasan partisipatif. “Bawaslu melakukan perubahan paradigma terkait pengawasan, pelibatan masyarakat dalam penyelanggaraan Pemilu adalah keniscayaan atau keharusan,” ujar Mewoh.
Bawaslu pun mengajak masyarakat untuk turut melakukan pengawasan dalam Pemilu. “Tidak mungkin Bawaslu hanya bekerja sendiri, karena lingkup pengawasan sangat luas, apalagi di Sulut bisa ribuan calon legislatif yang memungkinkan ikut Pemilu 2024. Oleh karena itu kita mendorong apa yang dinamakan pengawasan partisipatif yaitu kolaborasi antara pengawas Pemilu dengan masyarakat,” tukas Mewoh.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Sulut, Ferry Sangian. Dalam materinya, Sangian menjelaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam Pemilu.
“Pemilu serentak 2024 adalah tantangan tentang kemajuan masa depan bangsa dan sepatutnya melibatkan masyarakat seperti pada kegiatan hari ini, yang dihadiri lebih kurang 200 Ormas dan LSM,” jelasnya.
Kepada seluruh peserta sosialisasi yang hadir, Sangian mengingatkan peserta tidak hanya sekadar datang duduk dan mendengar, tapi kita harus bisa untuk memperoleh informasi tentang kepemiluan.
“Pemilu adalah salah satu cara untuk menentukan pemimpin yang akan duduk di badan legislatif dan eksekutif, baik di nasional maupun daerah,” tambahnya.
Sangian pun menjelaskan jika suksesnya Pemilu tidak lepas dari pentingnya partisipasi masyarakat. Salah satu upaya mendorong partisipasi masyarakat adalah melalui pendidikan politik.
Rakor ini turut dihadiri oleh Anggota KPU Sulut Salman Saelangi, Lanny Anggriany Ointu, Sekretaris KPU Sulut Lucky Firnandy Majanto.(*/Ria)
