TONDANO – Penyalahgunaan BBM bersubsidi kian marak ditengah gencarnya upaya Presiden Joko Widodo untuk menertibkan penyaluran BBM bersubsidi di Indonesia.
Buktinya di Sulawesi Utara, para ‘mafia’ BBM ini dengan bebas berkeliaran antar kabupaten/kota yakni Tondano-Bitung untuk menyelundupkan BBM bersubsidi jenis solar.
Dari hasil investigasi sejumlah awak media terungkap penyelundupan BBM bersubsidi Tondano-Bitung, dilakukan dengan menggunakan kendaraan jenis mini bus maupun pick up, dimana solar subsidi yang dibeli dari seorang pengepul berinisial G dikemas dalam galon 25 liter.
“Harga belinya ada dikisaran Rp9.500 kemudian di jual kembali seharga Rp10.500,” ujar salah satu sumber yang minta namanya dirahasiakan karena alasan keamanan.
Ia pun mengatakan pengiriman solar yang dibeli dari oknum G di Tondano dilakukan setiap hari atau dua hari sekali.
“Tergantung stok, tapi jika lagi banyak maka setiap hari mereka bisa dapat 1 ton solar,” terangnnya.
Sementara dalam amatan para penada BBM bersubsidi jenis solar yang sering membeli di Tondano pada oknum G, merupakan pemuda berusia 20-an berinisial YKP alias Ua yang diketahui merupakan warga Bitung, dimana rute operasi mereka melintasi Bitung-Minut (Tanggari)-Tondano pulang pergi.
Penyelundupan pun dilakukan pada malam hingga dini hari, tergantung komunikasi antaran penada YKP dan pengepul G.
Disclaimer : Berita ini merupakan hasil investigasi yang dilakukan empat bulan terakhir. Sumber berita maupun tim yang terlibat dirahasiakan demi menjaga keamanan dan privasi. Redaksi sulutaktual siap bertanggung jawab penuh dan menunjukan bukti-bukti pada pihak kepolisian jika diperlukan dalam rangka pengembangan kasus
Pemerintah Menaikan harga BBM
Sebelumnya pemerintah memutuskan menaikkan harga tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) yakni pertalite, solar, dan pertamax per Sabtu (3/9/2022).
Presiden Joko Widodo mengungkapkan, salah satu alasan kenaikan ini karena sebagian subsidi BBM justru dinikmati kelompok masyarakat mampu.
“Dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi,” kata Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).
Menurut Jokowi, uang negara seharusnya diprioritaskan untuk memberikan subsidi ke masyarakat kurang mampu.
Oleh karenanya, sebagian dana yang semula dialokasikan untuk subsidi BBM bakal dialihkan ke anggaran bantuan sosial.
Jokowi mengatakan, pemerintah harus membuat keputusan sulit terkait ini.
“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” ujarnya.
Alasan lain pemerintah menaikkan harga BBM yakni melonjaknya harga minyak dunia. Akibat kenaikan ini, anggaran subsidi dan kompensasi BBM membengkak.
Sebetulnya, kata Jokowi, dirinya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN.
Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun. Angka ini diprediksi masih akan terus mengalami kenaikan.
Dengan naiknya harga BBM, Jokowi berharap pengalihan anggaran subsidi bahan bakar minyak untuk bantuan sosial dapat menyasar kelompok yang membutuhkan.
“Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu,” kata kepala negara.
Wali Kota Bitung Minta Perketat Pengawasan Penyaluran BBM Besubsidi
Sebelumnya Wali Kota Bitung Maurits Mantiri mengatakan penyaluran BBM subsidi secara tepat akan sangat efektif dalam mengendalikan inflasi
“Untuk itu, penyaluran BBM secara tepat harus menjadi perhatian kita bersama dan perlu ada sanksi jika kedapatan adanya SPBU yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku,” tegasnya dalam rapat koordinasi pengawasan penyaluran BBM bersubsidi bersama Forkopimda belum lama ini
Maurits pun meminta agar seluruh stakeholder terkait, termasuk SPBU dapat meningkatkan pendataan tentang kepemilikan serta jenis kendaraan yang menerima BBM bersubsidi
mengatakan penyaluran BBM subsidi secara tepat akan sangat efektif dalam mengendalikan inflasi
“Untuk itu, penyaluran BBM secara tepat harus menjadi perhatian kita bersama dan perlu ada sanksi jika kedapatan adanya SPBU yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Maurits pun meminta agar seluruh stakeholder terkait, termasuk SPBU dapat meningkatkan pendataan tentang kepemilikan serta jenis kendaraan yang menerima BBM bersubsidi. (***/Tim)
