MANADO-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara mengadakan kegiatan bersama para pengelola data dan informasi tingkat kabupaten/kota, di Hotel Gran Puri, Selasa (23/8/2022).
Kegiatan bertajuk rekonsiliasi data kasus stunting dan keluarga berisiko stunting tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 ini, dibuka oleh Plh Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante SPd MAP.
Plh Kaper BKKBN Sulut Lady Ante mengatakan, kegiatan rekonsiliasi data kali ini adalah upaya penguatan, deteksi dini, dan intervensi spesifik juga sensitif yang tepat bagi kelompok sasaran berisiko stunting.
“Khususnya sebagai penapisan kasus-kasus yang sulit termasuk mengatasi masalah mendasar pada kelompok sasaran berisiko stunting, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui/nifas dan baduta/balita,” ujar Lady Ante.
Lanjutnya, belum lama ini Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin menegaskan prevalensi stunting tahun 2022 harus turun setidaknya 3 persen.
Yaitu melalui konvergensi program intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran.
Juga didukung data sasaran yang lebih baik dan terintegrasi, pembentukan TPPS dan (penguatan) tingkat implementasinya hingga di tingkat rumah tangga melalui Posyandu.
Peraturan Presiden 72/2021 Pasal 8 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting terdiri atas kegiatan prioritas.
Sedikitnya ada 5 skema pendekatan berbasis keluarga risiko, termasuk di dalamnya audit kasus stunting diyakini memiliki dampak yang besar dan signifikan dalam percepatan penurunan stunting.
Di kesempatan ini, Plh Kaper BKKBN Sulut turut didampingi Koordinator Adpin Ignasius P Worung SE MSi dan Sub Koordinator Datin Martha Tumonggor SE.
(vhp)
