Oleh : Irwan M Kamasi, Mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Ekonomi
PEMBERLAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk level 3 dan 4 akan kembali diperpanjang dengan beberapa kelonggaran baru.
Lantas bagaimana dampaknya terhadap ekonomi? Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah menyatakan, konsekuensi perpanjangan PPKM sudah pasti akan berdampak negatif terhadap perekonomian.
Mengingat hal tersebut tidak bisa dihindarkan. Tinggal bagaimana pemerintah mengurangi dampak negatif tersebut.
Salah satunya meningkatkan kecepatan dan ketepatan bantuan. Baik bantuan sosial maupun bantuan kepada dunia usaha.
Sejauh ini ekonomi memang masih belum bisa optimal akibat ada PPKM. Pergerakan masyarakat masih terbatas karena adanya hambatan mobilitas. Sementara, kelas menengah kebawah tekanan ekonominya makin dalam.
Oleh karenanya, satu-satunya jalan Yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak negatif tersebut adalah dengan menaikkan lagi anggaran bansos.
Sebab, pemerintah masih punya Silpa anggaran Rp 136 triliun yang bisa cepat direalokasi ke belanja perlindungan sosial.
Sehingga keluarga penerima manfaat minimum harus mendapat Rp1-1,5 juta per bulan sampai September.
Kemudian bantuan subsidi upah (BSU) memasukkan pekerja informal yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, BSU minimum disalurkan Rp5 juta selama 3 bulan. Ini untuk cegah perusahaan besar maupun usaha informal yang cashflow-nya berdarah agar tidak PHK sepihak selama perpanjangan PPKM.
