Penolakan PT TMS Mulai Merambah Kaum Muda Intelektual, KAMPASS Gelar Demo

oleh -580 Dilihat
Aksi demo penolakan PT TMS di Rumah Jabatan Bupati yang dilakukan KAMPASS Kamis (28/10/2021).

TAHUNA -Aksi penolakan terhadap rencana eksploitas PT Tambang Mas Sangihe (TMS) terus merambah kaum muda intelektual di Kabupaten Sangihe.

Buktinya Kamis (28/10/2021) sekira 300-an mahasiswa dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) serta masyarakat Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah yang tergabung dalam kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemudah Selamatkan Sangihe (KAMPASS) menggelar aksi damai menolak kehadiran PT TMS untuk beroperasi di Sangihe.

Dengan menempatkan kawasan Pelabuhan Tua Tahuna (Peltu) pengunjuk rasa memulai aksi denga berjalan kaki menyusuri kawasan Boulevard Teluk Tahuna menuju Rumah Jabatan Bupati Sangihe dan selanjutnya menuju Gedung DPRD Sangihe.

Dalam orasi penyampaian tuntutan di Rumah Jabatan Bupati, Juru Bicara aksi Nekicen Tindage  membacakan 6 point tuntutan terkait ‘mengusir’ keberadaan PT TMS yang dinilai mengancam keberadaan Pulau Sangihe dan masyarakatnya. 6 tuntutan aksi demo tersebut masing-masing;
1.Menolak kehadiran PT.Tambang Mas Sangihe mengeksploitasi pulau Sangihe,usir PT.TMS dari pulau Sangihe
2.Mendesak Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kapolres Sangihe untuk menertibkan/menutup operasi PT.TMS di pulau Sangihe dan usut semua pelanggaran hukum PT.TMS
3.Menuntut Kapolres Sangihe untuk menegakkan hukum lingkungan berdasarkan UU No.1 tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap pelanggaran pidana perusakan lingkungan PT TMS
4.Menuntut Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk di kembalikan air bersih yang tiba-tiba lenyap di Kampung Bowone, akibat pembongkaran lahan yang di lakukan PT.TMS
5.Menuntut pertanggung jawaban Kapolres Sangihe terkait pengawalan aparat kepolisian dari menteri kelautan dan perikanan karena aparat kepolisian oleh negara untuk melindungi rakyat dan menegakkan hukum bukan mengawal dan mengamankan perbuatan melanggar hukum
6.meminta negara untuk menjamin hak hidup masyarakat di kepulauan Sangihe, untuk mendapatkan ruang hidup yang layak dan sehat,dan tidak di ganggu oleh intervensi yang merampas hak-hak hidup rakyat.
“Kami meminta tuntutan KAMPASS ini agar ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun aparat kepolisian. Sebab kalau tuntutan ini tidak ditindaklanjuti kami berjanji akan kembali menggelar demo dan kembali ke tempat ini”, ujar Tindage menutup orasinya.

Baca juga:  Dirut PDAM Diduga Langkahi Bupati Bangun Kantor Sepihak Senilai Ratusan Juta

Dan selanjutnya aksi dilanjutkan ke gedung DPRD Sangihe.
Aksi demo ini sendiri ketika berada di Rumah Jabatan Bupati diterimah Sekretaris Daerah Herry Melancthon Wolff, Kapolres Sangihe AKBP Tony Budhi Susetyo, Kasdim Kodim 1301/Sangihe Dannlanal Tahuna serta sejumlah pejabat lainnya di jajaran Pemkab Sangihe.

(sam)

Yuk! baca berita menarik lainnya dari SULUT AKTUAL di GOOGLE NEWS dan Saluran WHATSAPP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.