TOMOHON-Komunitas pendukung Syerly Adelyn Sompotan (SAS) menyatakan sikap untuk disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta.
Saat aksi damai di depan lokasi Musda ke-IV Partai Golkar Tomohon di Tomohon Homestay, Uluindano, Kecamatan Tomohon Selatan mulai pukul 17.30-18.00 Wita tersebut, perwakilan aksi menyampaikan delapan poin sikap.
1) Menuntut DPP Partai Golkar menggunakan hasil survey yang selama ini digaungkan DPP Partai
Golkar sebagai rujukan untuk menetapkan calon kepala daerah.
2) Selama survey yang dilakukan oleh lembaga survey indikator menempatkan SAS sebagai ranking pertama dengan 32 persen pada survey terakhir, dan Jilly G Eman hanya 10 persen.
3) Lembaga survey yang hanya menempatkan sebagai ranking pertama hanyalah lembaga survey Pusdeham yang sangat diduga penuh dengan rekayasa dan tidak objektif.
4) Dengan menetapkan calon dari hasil survey rendah menunjukkan DPP Partai Golkar tidak konsisten. Ada apa dengan DPP Golkar?
5) Menuntut DPP Partai Golkar untuk membatalkan surat keputusan yang sudah diterbitkan dan beredar atas nama JGE-VB. Sekali lagi mohon membatalkan surat keputusan tersebut !!!
6) Alasan lain kami komunitas pendukung SAS menuntut DPP Partai Golkar konsisten dengan ucapannya dalam menentukan calon sesuai survey. Dan menuntut membatalkan adalah:
a. JGE belum berpengalaman dalam organisasi dan tidak mampu bersosialisasi di masyarakat.
b. JGE diorbitkan secara mendadak hanya kepentingan orang lingkaran mereka, bukan kepentingan Kota Tomohon.
c. VB tidak banyak dikenal orang Tomohon dan yang bersangkutan pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tetapi kalah.
7) Jika ingin Partai Golkar berjaya di Kota Tomohon agar membatalkan surat keputusan yang sudah ada dan mengembalikan Syerly Adelyn Sompota. (SAS) sebagai calon wali kota Tomohon pada pemilihan kepala daerah tanggal 9 Desember 2020. Jika tidak diakomodir kami akan datang dengan anggota komunitas pendukung SAS dalam jumlah yang lebih besar lagi.
8) SAS secara konsisten telah melakukan aksi nyata di masyarakat, pemerintah, maupun berbaur dengan masyarakat di saat peristiwa duka maupun suka.
(vhp)
