TAHUNA -Program pemerintah Provinsi Sulut yang konon katanya akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan khusus di Kabupaten Sangihe bisa dikata hanya sebatas lips service. Pasalnya program yang beri nama Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) tidak maksimal dan terkesan wilayah kepulauan dianaktirikan.
KetuaTim Investigasi Lembaga Penyelenggara Pemerintah Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Darwis ‘Plontos’ Saselah menyatakan program ODSK yang katanya untuk pengentasan kemiskinan dan menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Sulut saat ini hanya sebatas lips service saja.
“Mulai dari pembangunan infrastruktur sebagai salah satu indikator penuntasan angka kemiskinan yang engan disentuh hingga pengadaan seragam batik ODSK di semua sekolah SMA/SMK di Sangihe justru kian berdampak pada peningkatan angka kemiskinan”, ujar Saselah.
Kalau benar-benar Pemprov Sulut ingin menuntaskan kemiskinan di wilayah kepulauan harusnya program ODSK dilakukan dan ada bukti nyata.
“Sejumlah ruas jalan provinsi di Sangihe saja sejak tahun 2015 hingga sekarang hanya sebatas dijanjikan saja tanpa ada aksi nyata. Demikian dengan pengadaan seragam batik ODSK di tingkat SMA/SMK, orang tua siswa yang sudah kesulitan dengan biaya kehidupan ‘dipaksakan’ membayar juga seragam batik tersebut”, tegas Saselah lagi yang mempertanyakan dimana suksesnya program ODSK di Sangihe.
Olehnya Saselah meminta keseriusan Pemprov Sulut dengan bukti nyata, sebab Sangihe adalah bagian dari Sulut yang juga butuh perhatian serius serta bukti nyata dari Pemprov Sulut bukan hanya sekadar janji.
“Kami berharap program ODSK ini benar-benar aksi nyata bukan hanya sebatas janji saja di Sangihe”, imbuhnya.
(sam)
