MANADO – Pasca tahapan pelaksanaan Pemilu 2019, Komisi Pemilian Umun (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) dalam hal ini Biro Hukum KPU RI dan Divisi Hukum KPU Sulut menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Isu-isu Strategis Pedoman Teknis Administrasi Kepemiluan, Jumat (23/082019) di Tulip Room Sintesa Peninsula Hotel.
KPU sebagai penyelenggara Pemilu terus konsisten dengan siklus Pemilu (electoral cycle) dimana tahap akhir dari satu siklus kepemiluan adalah evaluasi.
Peserta yang ikut dalam kegiatan ini adalah utusan Parpol dan calon DPD terpilih.
Dalam konteks evaluasi tersebut, bertindak sebagai pemantik diskusi adalah Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon dan Kabag Administrasi Kepemiluan Biro Hukum KPU RI, Andi Krisna dan peserta dari kegiatan ini adalah utusan Parpol dan calon DPD terpilih.
Pada kesempatan tersebut Biro Hukum KPU RI, Andi Krisna mengatakan, administrasi kepemiluan mencakup tahapan verifikasi Parpol, Dana Kampanye dan verifikasi Calon perseorangan.
“Diharapkan masukan dari Parpol dan DPD untuk memberi bobot masukan dalam mengevaluasi dan memetakan isu-isu strategis terkait tahapan tersebut”, ungkap Andi Krisna.
Para peserta yang ikut mengapresiasi pelayanan Helpdes KPU Provinsi yang menangani sistem informasi terkait dengan peserta Pemilu, mencakup SIPOL (sistem Informasi partai Politik), SIPPP (Sistem Informasi Perorangan Peserta Pemilu), SILON (Sistem Informasi Pencalonan) dan SIDAKAM (Sistem Informasi Dana Kampanye).
“kami sampaikan terima kasih untuk pelayanan prima dari KPU Sulut, kendala-kendala yang ada langsung direspon” ungkap Andi salah satu perwakilan Tim Calon DPD.
Selain itu hal lain yang mengemuka dalam forum tersebut didominasi oleh masukan soal aplikasi. Aplikasi dana kampanye (Sidakam) diusulkan untuk dilakukan penyempurnaan.
“Basis datanya bisa dirubah menjadi SQL (Structured Query Language).” ungkap Neta peserta lainya.
(MK)
