PDIB: Awal 2019, Tiga Isu Utama Bakal Tarik Perhatian Publik dan Insan Kesehatan

MANADO-Memasuki tahun 2019, Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) melihat 3 isu utama yang akan mewarnai dunia kesehatan dan kedokteran.

Di antaranya, Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Klasifikasi Rumah Sakit, dan Pelayanan JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

Ketua Umum PDIB dr James Allan Rarung SpOG mengatakan, melihat kompleksitas dari permasalahan dunia kesehatan Indonesia yang sangat majemuk, tidak hanya soal yang disebutkan di atas yang menjadi dinamika di negara kita ini.

Namun ketiga hal di atas adalah persoalan yang akan menarik perhatian besar oleh publik, khususnya insan kesehatan dan kedokteran Indonesia.

Diterangkan Anggota Pengurus Besar IDI ini, palu sudah diketok oleh para Hakim Agung di Mahkamah Agung (MA) yang menyidangkan Uji Materiil Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS).

Keputusannya adalah mengabulkan uji materiil tersebut.

“Konsekuensi dari keputusan MA ini adalah Perpres tersebut harus dicabut dalam waktu paling lama 90 hari setelah salinan keputusan dikirimkan. Opsi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan jajaran yang terkait adalah mengusulkan aturan baru yang bisa membuat program, yang anggarannya telah tertata di APBN 2019 ini tetap berlanjut,” sebut Rarung.

Namun aturan yang bisa dibuat, lanjutnya, mau tidak mau harus bersih dari unsur-unsur pemaksaan yang menjadi dalil utama ataupun petitum permohonan uji materiil yang telah dikabulkan tersebut.

Tak ada cara lain, selain membuka ruang diskusi dan sosialisasi yang bisa diterima oleh para stakeholder, pemangku kebijakan, maupun pihak yang akan terikat dengan aturan yang akan dibuat ini.

“Syarat ini adalah mutlak, karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan turbulensi lagi, dan hal ini akan berimbas pada munculnya gugatan baru lagi. Padahal akan sangat riskan karena sangat dekat dengan bulan April, saat pemungutan suara untuk Pilpres. Tentunya faktor ini akan sangat diperhitungkan,” ucap Rarung.

Isu mengenai pembahasan dan sosialisasi revisi Permenkes dalam hal Klasifikasi Rumah Sakit, menurut Rarung juga telah menjadi pembahasan pelik beberapa waktu terakhir.

Aturan terkini memberikan batasan dan definisi baru tentang sumber daya manusia, khususnya dokter dan dokter spesialis dalam setiap tingkatan rumah sakit.

Ada stakeholder yang sudah setuju dan menyerahkan kepada Kemenkes semua perubahan aturan ini. Namun ada juga pihak yang masih menolak dan bersikukuh bahwa aturan ini tidaklah boleh merugikan rumah sakit, dan mengorbankan para dokter dan dokter spesialis.

Hal ini menyebabkan Menteri Kesehatan menunda menandatangani aturan ini, dan kembali membuka ruang pembahasan dan sosialisasi demi lancarnya proses harmonisasi.

“Langkah tepat dan keputusan bijaksana akan meminimalkan konflik yang berpotensi muncul saat aturan ini di-launching. Semoga dapat dilakukan oleh pengambil keputusan,” harap Koordinator di IDI Wilayah Sulut tersebut.

Berikutnya, tentang Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dikatakan Rarung, ini tetap merupakan isu hangat dan akan terus bergaung. Bukan hanya pada awal tahun 2019, akan tetapi akan menggema sepanjang 2019 seperti yang sudah berlangsung selama ini di tahun-tahun sebelumnya.

Polemik tentang akses dan manfaat yang didapatkan peserta, sistem rujukan berjenjang, besaran iuran, kapitasi dan paket INA-CBGs, kepatuhan membayar iuran, potensi fraud, manajemen pengelolaan dana, defisit yang kronis, distribusi faskes, dan lain-lain. Dipastikan akan selalu membayangi penyelenggaraan program ini.

Pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan dan Kementerian yang terkait (Kesehatan, Keuangan, Sosial, BUMN dan Dalam Negeri) harus bersinergi dan berkoordinasi efektif untuk menghadapi masalah ini.

“Terlebih khusus adalah sinkronisasi dan harmonisasi antara Kemenkes dan BPJS Kesehatan. Semoga,” pungkas Ketua TKMKB JKN Cabang Manado tersebut.(*)