TAHUNA -Salah satu program unggulan Bupati Jabes E Gaghana SE ME dan Wakil Bupati Helmud Hontong SE yakni Medaseng dalam kaitannya mendekati pelayanan ke masyarakat langsung, akhir-akhir ini mulai membooming. Bahkan program Medaseng dinilai berbagai kalangan wajib dicontohi oleh semua Kabupaten yang ada di Sulut bahkan di Indonesia.
Namun program yang tulus dari pemerintahan Gaghana-Hontong untuk melayani masyarakat kepulauan, rupanya mulai dijadikan komoditi atau lahan politik oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disemua tingkatan dalam rangka hajatan pesta demokrasi tahun 2019 mendatang.
Menyikapi hal ini juru bicara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Merah Putih Nader Baradja menyatakan baiknya ketulusan melayani dari Gaghana-Hontong jangan dinodai oleh kepentingan sekelompok orang maupun partai.
“Medaseng merupakan program pemerintah untuk memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat kepulauan. Dimana pimpinan daerah memberikan ruang kepada rakyatnya sendiri untuk menyuarakan keluh kesah dan didengar secara langsung oleh pimpinan daerah untuk dicarikan solusinya,” jelas Baradja.
Olehnya Baradja berharap agar semua anggota dewan dari semua tingkatan turut serta dalam program Medaseng ini, tapi punya kontribusi bukan mengumbar janji karena kepentingan Pemilu 2019 nanti.
“Kalau ada anggota dewan yang mau ikut dan punya sumbangsih jelas dalam pelaksanaan program Medaseng saya kira punya nilai positif bagi masyarakat, tetapi kalau hanya datang mengumbar janji baiknya jangan, sebab itu akan mencoreng ketulusan pemerintah dalam melayani masyarakat,” pungkas Baradja.
Hal yang sama diungkapkan tokoh pemuda Tabukan Utara Yan Salasa. Menurutnya, program Medaseng yang sudah dilaksanakan kelima di lima kecamatan berbeda, sudah banyak anggota dewan yang nebeng mulai dari anggota dewan Kabupaten, Provinsi bahkan DPR RI.
“Namun sangat disayangkan kedatangan para wakil rakyat ini hanya nebeng saja dalam program Medaseng untuk kepentingan politik tanpa ada kejelasan kontribusi apa yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Salasa.
Lebih lanjut Salasa menyatakan, tidak ada larangan bagi anggota dewan untuk ikut program Medaseng tapi menjadi harapan kami jangan nodai ketulusan pelayanan kepada masyarakat karena kepentingan politik.
“Baiknya anggota dewan ketika ikut program Medaseng dapat juga memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan janji tapi bukti yang harus diberikan sehingga program Medaseng ini tidak dinodai dengan kepentingan kelompok maupun politik semata,” imbuh Salasa.
(sam)