Oehlers Beri Penjelasan Soal Perekaman e-KTP di Rumah Penduduk

0
137
Kepala Dinas Dukcapil Manado, Jukises Oehlers SH.

MANADO– Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Julises Oehlers SH, memberikan bantahan dan meluruskan tudingan miring yang sempat viral di Media Sosial, yang disampaikan oleh sejumlah pihak yang mengatakan bahwa, pemkot Manado telah melakukan perekaman e-KTP dari rumah ke rumah di seluruh kelurahan di kota Manado sarat dengan kepentingan pilkada 09 Desember 2020, Rabu (25/11/2020).

Menurut Oehlers dalam bantahannya mengatakan justru, perekaman e-KTP yang dilakukan langsung di rumah-rumah penduduk merupakan program nasional dengan menggunakan pendekatan jemput bola (Jebol), sesuai dengan instruksi Presiden.

“Program ini sudah jalan semenjak Januari 2020 lalu. Hanya saja karena pandemi covid 19 melanda Indonesia termasuk kota Manado, maka dihentikan lagi pada bulan Maret 2020 lalu,” jelas Oehlers.

Selanjutnya, karena pertimbangan perekamanan e-KTP merupakan program nasional dan capaianya harus 98 persen, maka perekaman langsung di rumah-rumah penduduk di seluruh kecamatan di kota Manado dimulai kembali pada bulan Agustus 2020 lalu, dengan tetap memperhatikan penerapan prokes covid 19 yang sangat ketat.

“Ini sesuai juga dengan edaran yang disampaikan Kemendagri yang ditujukan kepada seluruh Dinas Dukcapil se Indonesia. Kenapa demikian, karena kita berharap Desember nanti perekaman e-KTP sudah bisa mencapai 98 persen di kota Manado,” kata Oehlers.

Oleh karenanya lanjut Oehlers, merujuk atas edaran Kemendagri, terhitung 20 November 2020 lalu, ada petugas dukcapil yang melakukan perekaman dari rumah ke rumah penduduk.

“Ini murni program nasional, tidak ada muatan politis karena pelaksanaan pilkada atau lainnya,” beber Oehlers.

Untuk itu, pihaknya meminta agar semua pihak temasuk masyarakat dapat memberikan dukungan moril kepada petugas dukcapil yang setiap hari berpindah rumah penduduk maupun berpindah kelurahan untuk melakukan perekaman e-KTP.

“Tidak perlu ada prasangka buruk terhadap kami, karena kami hanya menjalankan program nasional tanpa ada rekayasa ataupun kepentingan lain, karena sesuai Inpres negara wajib hadir sampai di pintu-pintu rumah warga untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan,” kata Oehlers menutup pembicaraan.

(Budi/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here