Digelar Bawaslu Minut, Pjs Bupati Clay Dondokambey Buka Sosialisasi Netralitas ASN

0
106
Bawaslu Minut saat menggelar Sosialisasi Netralitas ASN, Kepala Desa/Kelurahan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2020 gelombang dua.

MINUT– Pjs Bupati Minahasa Utara Clay Dondokambey membuka Sosialisasi Netralitas ASN, Kepala Desa/Kelurahan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2020 gelombang dua yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Minut, Sabtu (17/10/2020) di Hotel Sutan Raja Watutumou Kecamatan Kalawat.

Menurutnya, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta perangkat desa menjadi hal yang selalu diingatkan. Hal ini  dimaksudkan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berjalan jujur dan adil tanpa adanya intervensi birokrasi.

” Perlu adanya netralitas ASN beserta kepala desa, agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berjalan jujur dan adil tanpa intervensi birokrasi. Dan hal ini sangat penting dan perlu terus dijaga dan diawasi,” ujar Clay.

Sosialisasi tersebut juga turut dihadiri Komisioner Bawaslu Minut Rocky Ambar dan Rahman Ismail.

Keduanya menjelaskan tentang netralitas ASN dan kepala desa yang sangat jelas dan diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

Dalam aturan tersebut, pada pasal 70 ayat (1) huruf (c) disebutkan bahwa Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Bahkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Turut hadir sebagai pemateri, Dr Taufik Pasiak yang menjelaskan tentang netralitas ASN dan perangkat desa/kelurahan, dalam perspektif neurosains yaitu bidang ilmu yang mempelajari sistem saraf atau sistem neuron.H

adir pula Sekretaris Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Pusat Sahat Sinurak dengan materi terkait peran ASN dalam mensukseskan Pilkada.

(Budi/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here