Fungsi Pengawasan Wagub Dipertanyakan, Pejabat Korupsi ‘Perkasa’ Di Kabinet OD-SK

0
542
Salah satu bukti SP2D pencairan 100 persen proyek pemarasan jalan provinsi di Sitaro yang diduga menggunakan dokumen palsu

TAHUNA– Fungsi pengawasan yang melekat falam Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dipertanyakan. Pasalnya hingga saat ini pejabat diduga kuat melakukan pratek korupsi hingga sekarang ‘perkasa’ dijajaran Pemerintahan Olly Dondokambey-Steven Kandouw (OD-SK).

Ketua Investigasi Lembaga Pemantaun Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Darwis Plontos Saselah pun angkat bicara.

“Saya mempertanyakan fungsi pengawasan yang melekat pada Wakil Gubernur Sulut dalam Tupoksi-nya”, ujar Saselah.

Lebih lanjut ia menyatakan, dengan mempertahankan pejabat yang diduga kuat melakukan korupsi, sama artinya Wakil Gubernur tidak mampu menjalankan Tupoksinya.

“Membiarkan pejabat korupsi dalam tataran kabinet pemerintahan sangat dipertanyakan. Ataukah memang sengaja pejabat dimaksud dibiarkan untuk melakukan korupsi demi kepentingan pemimpin pemerintahan”, imbuh Saselah dengan rada tanya.

Seperti diketahui pada beberapa waktu lalu mencuat ke permukaan dugaan kuat terjadinya kasus korupsi berbandrol sekira Rp 316 Juta pada proyek pemarasan 4 ruas jalan Provinsi Sulut yang ada di Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Sitaro tahun anggaran 2020 dimana diduga adanya pemalsuan dokumen pencairan anggaran oleh oknum Kepala Wilayah III PUPR Provinsi Sulut Di Tahuna Iztvan Manoppo hingga anggaran pemarasan cair 100 persen pada tanggal 4 Juni 2020, padahal kontrak kerja tuntas pada 7 Juli 2020.

(sam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here