Pencairan Anggaran 100 Persen Proyek Pemarasan Jalan Diduga Gunakan SPJ Fiktif Aparat Hukum Diminta Usut Tuntas

0
601
Salah satu SP2D proyek pemarasan jalan Provinsi di Sangihe tertanggal 4 Juni 2020

TAHUNA– Dugaan korupsi berbandrol sekira Rp 316 Juta pada proyek pemarasan 4 ruas jalan Provinsi Sulut yang ada di Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Sitaro terus mendapat tanggapan masyarakat.

Ketua LSM Kelomasperak H Asiz Janis angkat bicara menyatakan ada kejanggalan dalam proses pekerjaan hingga pencairan alokasi anggaran pekerjaan pemarasan di empat ruas jalan provinsi ini. “Pengakuan Kepala UPTD Wilayah III PUPR Provinsi Sulut di Tahuna, bahwa kontrak pekerjaan proyek sesuai dengan tender adalah 7 July 2020. Tapi kenapa justru anggaran 100 persen cair pada tanggal 4 Juni 2020. Padahal pertengahan bulan Juni 2020 juga pekerjaan pemarasan masih dilakukan”, ungkap Janis.

Mencermati hal ini lanjut Janis, bisa saja berkas pencairan atau Surat Pertangunggjawaban (SPJ) pengajuan pencairan anggaran adalah fiktif.

“Yang saya tahu, proses pencairan anggaran 100 persen dalam pekerjaan proyek ketika sudah melalui pemeriksaan fisik dari pengawas. Selanjutnya dalam berkas pencairan juga disertakan semua dokumen termasuk didalamnya foto fisik pekerjaan ketika sudah rampung 100 persen. Nah disini saya melihat kontrak tuntas 7 July 2020, pekerjaan sementara dilakukan di pertengahan bulan Juni 2020 namun anggaran cair seluruhnya pada 4 Juni 2020. Bisa saja semua SPJ yang diajukan termasul foto fisik pekerjaan dipalsukan atau memakai dokumen lama”, jelas Janis lagi.

Bahkan lanjut Janis, pencairan anggaran 100 persen pekerjaan pemarasan jalan provinsi yang belum selesai dikerjakan bisa dilakukan atau cair dipastikan melibatkan orang lain di Dinas PUPR Provinsi Sulut di Manado.

“Bisa saja pejabat teras Dinas PUPR Provinsi Sulut atau sejumlah oknum di Bagian Keuangan Dinas PUPR Provinsi Sulut. Sebab Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dikeluarkan oleh Dinas PUPR Provinsi Sulut”, jelasnya kembali.

Olehnya Janis mendesak pihak aparat hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan segera mengusut dugaan korupsi ini.

“Sangat jelas dugaan korupsi dalam proyek pemarasan jalan Provinsi Sulut di Sangihe dan Sitaro terjadi dan merugikan negara”, imbuh Janis sambil berharap aparat hukum tegas dalam penuntasan setiap kasus korupsi.

Seperti diketahui Proyek penyediaan sarana dan prasarana ruas jalan provinsi di Kabupaten Sangihe dan Sitaro tahun anggaran 2020 diduga kuat sarat dengan korupsi berbandrol sekitar Rp 316 juta. Kenapa tidak, pekerjaan pemarasan di empat ruas jalan provinsi di Kabupaten Sangihe masing-masing ruas jalan Laine-Ngalipaeng- Pintareng, ruas jalan Manalu-Pintareng dan ruas jalan Lenganeng-Raku-Naha di Kabupaten Sangihe serta satu ruas jalan Ulu-Ondong-Talawid di Kabupaten Sitaro, kontrak kerja sampai tanggal 7 Juli 2020, namun anggaran pekerjaan justru dicairkan pada tanggal 4 Juni 2020 atau sebulan sebelum pekerjaan habis kontrak atau selesai dikerjakan.

(sam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here