Polemik Pembangunan Eks RM Dego-Dego, Komisi 2 Gelar Hearing dan Lanjut Turlap

0
172
Proses mediasi yang dilakukan Komisi 2 DPRD Manado atas pembangunan gedung eks RM Dego-Dego.

MANADO – Polemik pembangunan gedung eks RM Dego-Dego, yang beralamat di Jalan Wakeke no 11, Kelurahan Wenang Utara, Kota Manado, semakin berkepanjangan. Pembangunan yang dianggap ilegal, karena tidak adanya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), akhirnya berlanjut sampai ke Rapat Dengar Pendapat (RDP)/Hearing dengan Komisi 2 DPRD Manado, Jumat (26/6/2020).

Dalam Hearing yang dipimpin Ketua Komisi 2, Arthur Rahasia, yang dihadiri oleh pemilk eks Dego-dego,para tetangga, Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Charles Rotinsulu, dan Camat Wenang Deasy Kalalo, diputuskan untuk meninjau langsung lokasi pembangunan.

Kepada media ini, Ketua Komisi II, Arthur Rahasia menerangkan, jika permasalahan pemilik eks RM Dego-dego dengan para tetangga harus segera diselesaikan sesegera mungkin, karena masalah ini sudah terlalu lama bergulir.

” Secara aturan, bangunan ini ilegal, karena belum memiliki Surat IMB. Pemilik bangunan tak bisa melanjutkan pembangunan sebelum mengantongi Surat IMB,” tegas Arthur.

Lanjutnya,  saat ini kami dari Komisi 2 mencoba untuk memediasi kedua belah pihak agar bisa bersepakat, sehingga pemilik bangunan bisa mendapakatkan surat IMB dan pembangunan bisa dilanjutkan, tanpa merugikan pihak lain.

“Saat ini kami coba untuk memediasi kedua bela pihak. Kalau untuk perizinan nya kami serahkan ke instansi terkait,” tutupnya.

Hal yang sama pun diutarakan Wakil Ketua Komisi II, Hengky Kawalo yang juga hadir di lokasi pembangunan. Menurutnya, pemilik bangunan belum bisa melanjutkan pembangunan gedung sebelum mengantongi surat IMB.

” Jangan dulu melanjutkan pembangunan, sebab belum memiliki Surat IMB. Karena ini menyalahi aturan dan bangunan ini dianggap Ilegal,” jelas Kawalo.
Upaya dari Komisi 2 DPRD Manado untuk memediasi kedua belah pihak terancam gagal. Kedua belah pihak belum menemui kata sepakat, sehingga mediasi berujung buntu. Masing-masing pihak bersikeras dengan keinginannya.

Menurut Kuasa hukum pemilik eks RM Dego-dego, Aswin Kasim mengatakan, dikarenakan belum adanya kesepakatan, maka pihaknya hanya menunggu saja.

“Kami tinggal menunggu sikap dari yang tidak mendukung soal bangunan ini. Kalau untuk pembongkaran bangunan, pemilik tidak akan setuju,” tutupnya.

Sementara dari pihak tetangga, yakni Yudi Sompotan (tetangga samping kiri), Elnike Mowilos (tetangga samping kanan) dan Christin Nancy Howan (belakang) menuturkan, menunggu sikap komisi II untuk melanjutkan mediasi.

“Untuk saat ini, kami menunggu seperti Komisi II sampaikan yaitu mediasi saja dan tunggu pemberitahuan dari pemerintah atau anggota Dewan seperti apa nantinya kedepan,” kata para tetangga kompak menjawab.

Dikarenakan belum adanya kata sepakat, Komisi 2 DPRD Manado pun berinisiatif dan memerintahkan Camat Wenang, Deasy Kalalo untuk melanjutkan mediasi dalam satu minggu ke depan.

Untuk diketahui, Kegiatan pekerjaan pembangunan tanpa memiliki surat IMB, merupakan pelanggaran hukum seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 36 Pasal 115 ayat [1] yang berbunyi; “Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran”.

Pada peraturan Daerah Kota Manado pun diatur tentang hal tersebut. Mengacuh pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado No 6 tahun 2012, pada pasal 14, point 6 berbunyi; Permohonan IMB di tolak apabila pekerjaan mendirikan
bangunan yang direncanakan bertentangan dengan:
a. peraturan perundang-undang yang berlaku;
b. kepentingan umum;
c. ketertiban umum;
d. kelestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan;
e. RTRW,RDTRK, dan RTRK serta RTBL; dan
f. hak pihak ke 3 (tiga).

Dan perintah pembongkaran pun dijelaskan dalam Perda 6/2012 pada Pasal 90 yang berbunyi;
(1) Bangunan yang telah dibangun tanpa memiliki izin dari pemerintah kota Manado, dibongkar sendiri oleh pemilik setelah diberikan teguran tertulis I, II, III dengan tenggang
waktu masing-masing teguran 7 (tujuh) hari kerja.
(2) Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana
dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan maka pembongkarannya akan dilaksanakan oleh pemerintah
kota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran diatur dengan peraturan walikota.

(Budi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here