Belum Miliki IMB, Gedung Eks RM Dego-Dego Terancam Dibongkar

0
253
Pembangunan gedung eks RM Dego-Dego di Jalan Wakeke no 11 yang belum memiliki surat IMB.

MANADO– Kisruh pembangunan eks RM Dego-dego yang langgar aturan karena tidak memiliki IMB, dan terus menuai kritik dan keluhan warga tetangga, semakin memuncak. Menyusul kunjungan beberapa anggota DPRD Kota Manado, yang datang meninjau langsung lokasi pembangunan di Jalan Wakeke no 11, Kelurahan Wenang Utara, Kota Manado, Selasa (23/6/2020).

Dalam kunjungan DPRD Kota Manado, yang bertemu langsung dengan pemilik gedung, DPRD Manado mempertanyakan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai syarat melakukan pembangunan, namun tak bisa ditunjukkan pemilik bangunan dengan alasan pengurusan IMB sedang berproses di Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Manado.

“Saya sudah mengurus surat IMB, namun sampai saat ini belum bisa terbit, karena pemerintah Kelurahan (Lurah) Wenang Utara (Wenut) belum menandatangani surat rekomendasi dari pemerintah wilayah (Kelurahan) yang menjadi salah satu syarat diterbitkannya surat IMB,” keluh Meiky Talimuna, pemilik gedung eks RM Dego-Dego.

Sementara menurut Lurah Wenang Utara, Greity Kawilarang, belum ditandatanganinya surat rekomendasi tersebut dikarenakan belum adanya persetujuan dari para tetangga samping gedung eks RM Dego-Dego.

” Saya belum bisa menandatangani surat rekomendasi tersebut, sebab belum ada persetujuan para tetangga, yang menjadi dasar dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut, yang nantinya menjadi acuan DPM PTSP menerbitkan surat IMB,” jelas Greity kepada media ini beberapa waktu lalu.

Diketahui, pemilik Gedung eks RM Dego-Dego telah memulai kembali pembangunannya sejak Mei 2020 lalu. Padahal, merujuk pada hasil Hearing/Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi 3 pada tahun 2017 lalu yang dipimpin Ketua Komisi 3  Lily Binti saat itu, memutuskan agar pemilik menghentikan pekerjaan pembangunan sampai diterbitkannya surat IMB.

Langkah yang diambil oleh pemilik gedung eks RM Dego-Dego dengan memulai pekerjaan pembangunan, dinilai melecehkan keputusan hasil RDP saat itu. Bukan itu saja, pemilik seakan-akan menutup mata dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negera ini,  dengan sengaja memulai kegiatan pembangunan tanpa mengantongi surat IMB.

Kegiatan pekerjaan pembangunan tanpa memiliki surat IMB, merupakan pelanggaran hukum seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 36 Pasal 115 ayat [1] yang berbunyi; “Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran”.

Pada peraturan Daerah Kota Manado pun diatur tentang hal tersebut. Mengacuh pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado No 6 tahun 2012, pada pasal 14, point 6 berbunyi; Permohonan IMB di tolak apabila pekerjaan mendirikan
bangunan yang direncanakan bertentangan dengan:
a. peraturan perundang-undang yang berlaku;
b. kepentingan umum;
c. ketertiban umum;
d. kelestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan;
e. RTRW,RDTRK, dan RTRK serta RTBL; dan
f. hak pihak ke 3 (tiga).

Dan perintah pembongkaran pun dijelaskan dalam Perda 6/2012 pada Pasal 90 yang berbunyi;
(1) Bangunan yang telah dibangun tanpa memiliki izin dari pemerintah kota Manado, dibongkar sendiri oleh pemilik setelah diberikan teguran tertulis I, II, III dengan tenggang
waktu masing-masing teguran 7 (tujuh) hari kerja.
(2) Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana
dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan maka pembongkarannya akan dilaksanakan oleh pemerintah
kota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran diatur dengan peraturan walikota.

(Budi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here