Biaya Boarding Pass Pelabuhan Manado Pungli?, Ketum IKISST : Kalau Tidak Ada Landasan Hukum Silahkan Hentikan

0
441
Ketua Umum Ikatan Kekeluargaan Indonesia Sangihe Sitaro Talaud (IKISST) Prof DR Orbanus Naharia.

TAHUNA -Diberlakukannya biaya tambahan masuk Pelabuhan Manado terkait dengan Boarding Pass sebesar Rp 2000 tiap penumpang selang satu bulan terakhir dipertanyakan warga Nusa Utara sebagai pengguna terbesar jasa kapal laut. Pasalnya pemberlakukan Boarding Pass belum pernah disosialisakan. Baik jumlah nominal Boarding Pass hingga dasar atau landasan hukum dan aturannya.

Menyikapi hal ini, Ketua Umum Ikatan Kekeluargaan Indonesia Sangihe Sitaro Talaud (IKISST) Prof DR Orbanus Naharia, mempertanyakan adanya pungutan biaya boarding pass sebesar Rp 2000 setiap tiketnya di Pelabuhan Manado.

“Seluruh penumpang pengguna jasa Pelabuhan Manado mempertanyakannya. Dan saya sendiri juga ingin menanyakan pungutan tambahan boarding pass yang ditagih kepada penumpang di pelabuhan Manado, apakah ada aturan yang mengaturnya seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub),” ungkap Naharia.

Menurut Naharia, apabila pungutan tersebut tidak memiliki landasan hukum atau aturan, kami minta  dihentikan karena hanya akan menjadi beban bagi masyarakat pengguna jasa kapal laut khususnya masyarakat dari Nusa Utara dan kalau pungutan ini sudah punya landasan hukum tolong disosialisakan dulu kepada masyarakat jangan serta merta diberlakukan

“Bila biaya tambahan boarding pass itu tidak memiliki dasar aturannya kami minta itu dihentikan karna biaya apapun apabila tidak memiliki aturan maka itu pungutan liar. Sebaliknya jika sudah memiliki landasan hukum sosialisakan dulu kepada masyarakat luas sebelum diberlakukan,” tegas Dosen Unima ini sambil menambahkan kalau tidak ada dasar hukumnya kemana setiap rupiah Boarding Pass ini mengalir.

Banyak pengguna jasa Pelabuhan Manado mempertanyakan Boarding Pass ini. Sebab dalam sehari tambahan biaya Rp 2000 ribu/penumpang dikalikan ratusan penumpang setiap hari saja dana yang masuk dibilang cukup fantastic tidak jelas kemana.

Terpisah Kepala Bidang (Kabid) Laut Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara kepada sejumlah wartawan menjelaskan, Sesuai kesepakatan rapat, sekarang ini tahapan sosialisasi penerapan e-Tiketing dan belum ada biaya.
Kedepan., direncanakan akan ada pengenaan biaya administrasi bagi Aplikator, namun besarannya belum ditentukan karena harus dibahas bersama untk kemudian ditetapkan sesuai ketentuan.

“Sesuai hasil rapat disepakati uji coba sistem dan setahu saya masih gratis karena belum ada payung hukum seperti Peraturan Gubernur (Pergub). Karena ini ada aduan dari masyarakat maka saya akan cek dulu ke lapangan dan berkoordinasi dengan KSOP Manado,” singkatnya.

(sam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here