Dapat Perhatian Menteri ESDM, Senator SBANL Usulkan Program Strategis

0
147
Senator SBANL (kiri) dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM RI Ir Arifin Tarif bersama Komite II DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (3/2/2020).
JAKARTA-Anggota DPD RI Ir Stefanus BAN Liow MAP mengungkapkan, Sulawesi Utara mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat.
Di samping pembangunan PLTS, adapula pengadaan sistem litigasi gunung api berupa peralatan pemantauan Gunung Api Karangetang, serta pengembangan pos pengamat Gunung Karangetang Sitaro dan Gunung Soputan Minahasa Tenggara.
Senator SBANL mengusulkan juga program strategis lainnya yang ia dapatkan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten/kota, bahkan Kunker dalam menginventarisasi materi di masyarakat.
Seperti pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) dan sarana air bersih.
Tidak terkecuali, Senator SBANL meminta Menteri ESDM RI Ir Arifin Tarif menaruh perhatian atas kelangkaan dan kesulitan BBM dan gas termasuk di daerah kepulauan.
Menteri ESDM RI Ir Arifin Tarif dalam Rapat Kerja bersama Komite II DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (3/2/2020).
Menteri ESDM RI Ir Arifin Tarif dalam Rapat Kerja bersama Komite II DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (3/2/2020).
Raker dengan Menteri ESDM RI dipimpin Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai didampingi Wakil Ketua Dr Ir Abdullah Puteh, Bustamil Zainuddin SPd MH, dan Hasan Basri SE MH.
Hadir juga mendampingi Pimpinan Komite II yakni Wakil Ketua III DPD RI Sultan Nadjamudin SSos MSi.
Senator SBANL mengatakan, sebagai pertanggungjawab moral dan politik, maka menjadi tugas Anggota DPD RI adalah menjembati aspirasi dan kepentingan daerah di pusat. Bagi Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI ini, jika Daerah Sejahtera, maka Indonesia Maju.
Senator SBANL mengakui pada tanggal 18 Oktober 2019 lalu di Jakarta, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE mengharapkan Anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulut bersinergi memperjuangkan dan mengawal program di pusat untuk kesejahteraan daerah.
“Masing-masing tersebar pada Komisi DPR RI dan Komite DPD RI sesuai dengan mitra kementerian terkait dan berdasarkan tupoksi,” pungkasnya.
(***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here