Lecehkan DPRD, TAPD Diduga Manipulasi Nominal Angka APBD TA 2020

0
512
Ketua LSM Lapek H Asiz Janis.

TAHUNA -Kemitraan esekutif dan legislatif di jajaran Pemerintah Daerah Sangihe dalam progres membangun daerah ini mulai tercoreng. Pasalnya aksi dan tindakan sepihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan melakukan pengurangan nominal angka anggaran pada pos-pos tertentu tanpa sepengetahuan DPRD Sangihe yang telah berlelah dalam pembahasan anggaran akhir tahun 2019 lalu.

Kenapa tidak, dalam pembahasan anggaran yang mengupas anggaran di Dinas Informatika dan Komunikasi Daerah Sangihe, ada pos anggaran kerjasama media yang di bandrol dengan anggaran senilai Rp 2.3 Miliar. Diawal tahun anggaran 2020 justru menjadi persoalan.

Pasalnya setelah dilakukan crosschek anggaran dimaksud justru hanya tersisa Rp 500 juta. Padahal dalam pos dimaksud belum ada kegiatan yang dilakukan.

Menyikapi hal ini Ketua LSM Lapek H Asiz Janis menyatakan bahwa hal ini sangatlah fatal. Sebab menyangkut dua lembaga besar di Pemerintahan Daerah Sangihe.

“Benar wajib dipertanyakan dan dituntaskan. Apalagi menyangkut anggaran yang telah dilakukan pembahasan bersama antara esekutif dan legislatif dan ujung-ujungnya apa yang telah disetujui bersama justru dirubah secara sepihak oleh esekutif tanpa ada pemberitahuan ke legislatif”, ungkap Janis.

Janis menambahkan bahwa apa yang dilakukan TPAD tersebut bukan persoaan sepele, sebab selain tidak menghargai atau melecehkan legislatif juga dinilai melangkahi komitmen terkait persetujuan bersama draft RAPBD 2020 antara esekutif dan legislatif bahkan juga melecehkan pemerintah Provinsi terkait hasil evaluasi APBD 2020 beberapa waktu lalu.

” TAPD saja berani melakukan pergeseran anggaran sepihak dengan sejumlah lembaga yang punya sumbagsih jelas ke Sangihe, apalagi anggaran lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat”, imbuh Janis sambil meminta penuntasan persoalan ini secepatnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Sangihe Edwin Roring SE ME ketika dihubungi menyatakan bahwa TAPD sudah mengikuti mekanisme pembahasan. Untuk Infokom di cek lagi karena saat pembahasan ada kegiatan yang  tidak disetujui kemudian dialihkan ke kemitraan, sebagian annggaran ada di Bagian Humas. Tugas TAPD lewat Keuangan dan Bapelitbang melihat program dan kemampuan keuangan secara global. Yang ditanyakan teknis itu Ranah OPD”, singkat Roring.

Sementara itu Sekretaris Dinas Infokom Sangihe Ellenita Kapal membenarkan bahwa anggaran kemitraan dengan media yang tertata di Daftar Pengisian Anggaran (DPA) Dinas Infokom senilai Rp 500 juta.

“Anggaran untuk pos dimaksud tertata di DPA Infokom hanya Rp 500 juta”, singkat Kapal.

(sam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here