Stakeholder Talaud Topang BPJS Kesehatan KC Manado Maksimalkan Layanan JKN-KIS

0
52
Kajari Talaud Agustiawan Umar SH MH (kanan) menerima penghargaan dari Kacab BPJS Kesehatan Manado dr Prabowo MKes AAK usai pertemuan di Ruang Rapat Utama Kejaksaan Negeri Talaud, 20 November 2019 lalu.
TALAUD-BPJS Kesehatan Cabang Manado melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Kepulauan Talaud.
Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Talaud Agustiawan Umar SH MH bersama Kasie Pidana Umum Bobby Oktavian Jeverson Selang SH, Kadis Tenaga Kerja, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, juga pimpinan Satlantas Polres Talaud.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manado dr Prabowo MKes AAK ikut didampingi Kepala BPJS Kesehatan Talaud Fitriani Idrus.
Kajari Talaud Agustiawan Umar SH MH memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan. “Kiranya melalui kegiatan ini akan tercipta sinergi antar anggota forum. Supaya dapat bersama melaksanakan kewajiban secara maksimal dalam upaya memberi jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Agustiawan.
Dalam forum ini, Agustiawan berharap, semua komponen bisa satu suara dan satu langkah. Ke depan, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik pengelolaan program JKN-KIS.
Misalnya, bagaimana membuat masyarakat yang belum bergabung menjadi peserta, juga badan usaha semakin mematuhi kewajibannya.
“Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya, Kejari Talaud akan melakukan advokasi (pendekatan) kepada pelaku badan usaha. Namun apabila mereka tidak mengindahkan maka dapat dikenakan sanksi sesuai diatur dalam undang-undang,” tutur Kajari Talaud ini.
Selain itu, Agustiawan meyakinkan bahwa pihaknya akan bersinergi dengan Satlantas Polres Talaud terkait pelayanan tilang diintegrasikan penegakan kepatuhan program JKN-KIS.
“Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang pengenaan sanksi administratif,” imbuhnya.
Kajari Talaud ini berharap, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan diikuti Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dapat dijalankan sebagaimana mestinya. “Baik oleh peserta maupun seluruh lembaga terkait,” tutur Agustiawan.
Senada dengan hal itu, Kacab BPJS Kesehatan Manado, Prabowo menyampaikan, forum ini diharapkan bisa membentuk komunikasi baik antara BPJS Kesehatan dengan para pemangku kepentingan.
Mulai dari pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, serta penegakan hukum terkait pelaksanaan Program JKN-KIS di Kabupaten Talaud.
Ia menyebut ada tiga jenis kepatuhan yang dibahas. Pertama, kepatuhan badan usaha untuk mendaftar sebagai peserta JKN-KIS.
Kedua, mendaftarkan seluruh karyawannya kepada BPJS Kesehatan, dan ketiga yaitu patuh dalam hal pembayaran iuran.
Hal-hal terkait kepatuhan dan implementasi kepesertaan program JKN-KIS, sebut Prabowo, bersifat wajib yang merupakan bentuk atau upaya negara memastikan seluruh warga negaranya terlindungi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
“Dalam hal ini, BPJS Kesehatan sudah melakukan kerja sama dengan Kejaksaan, Disnaker, dan PTSP yang terlibat langsung dalam aspek ketentuan koordinasi badan usaha. Diharapkan dalam pertemuan ini, kita bisa bersinergi bersama membuat aksi untuk mendorong badan usaha patuh untuk mendaftar,” terang Prabowo.
Prabowo menambahkan, forum koordinasi ini juga dimanfaatkan BPJS Kesehatan untuk menyosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan PP Nomor 82 Tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan.
“Selain itu dipaparkan juga menyangkut capaian kepatuhan badan usaha di Talaud,” pungkasnya.
(***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here