Kejari Bitung Cek Kepatuhan 40 Badan Usaha, Identifikasi Tenaga Kerja Terdaftar JKN-KIS

0
30
Kegiatan pemeriksaan terhadap badan usaha oleh Kejari Bitung dan Kantor Cabang Manado BPJS Kesehatan.
BITUNG-Sinergitas antara Kantor Cabang Manado BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung terus berjalan baik demi optimalnya program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Pada November 2019, tepatnya tanggal 13-14, dilakukan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan badan usaha. Sebanyak 40 badan usaha dipanggil karena teridentifikasi sebagai Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja dan Perusahaan Daftar Sebagian Upah.
Dijelaskan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung diwakili Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Joice Tasiam SH, kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan secara berkala.
Untuk memastikan bahwa badan usaha di Kota Bitung sudah compliance dengan ketentuan yang berlaku. Terutama melaporkan data dengan baik dan benar dalam keikutsertaan tenaga kerja mereka pada program JKN-KIS.
Penegasan peraturan yang berlaku, katanya, disampaikan dengan tegas kepada pemilik atau pimpinan perusahaan yang diundang tentang kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya.
“Badan usaha harus patuh kepada semua ketentuan yang berlaku di negara ini. Harus siap dengan pemberlakuan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Serta harus percaya bahwa negara sudah mengatur dengan baik dan sistematis agar semua pekerja di Indonesia bisa memperoleh jaminan sosial terutama di bidang kesehatan,” jelas Joice.
Di akhir tahun 2019 ini, lanjutnya, Kejari Bitung selaku pemerintah mengharapkan agar pemberi kerja memastikan kembali data pekerja dan anggota keluarga untuk didaftarkan secara keseluruhan.
Juga ketaatan dalam pembayaran iuran tepat waktu dan tetap jumlah, sehingga keberlangsungan program JKN-KIS ini dapat terus berlanjut. “Karena pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh penduduk dapat menikmati keadilan sosial di semua lini kehidupan,“ tutup Joice.
Nolvie Sendouw selaku Kepala BPJS Kesehatan Kota Bitung menyampaikan bahwa data tenaga kerja yang telah terdaftar kemudian disandingkan dengan sumber data lainnya.
“Ternyata masih ditemukan ada tenaga kerja yang belum sepenuhnya didaftarkan oleh pemilik perusahaan, maka proses sanksi administratif akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.
Kerjasama antara Kantor Cabang Manado BPJS Kesehatan dan Kejari Bitung merupakan salah satu bentuk tindak lanjut kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI.
Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara nomor 13/MOU/1019 dan nomor B-579/G/Gs.2/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
(***)
iklan-andy.jpg iklan-andy.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here