Bupati JS Tolak Keras Penambahan Wilayah Pertambangan. Dinas PTSP Dilarang Keluarkan Izin Baru

0
111
Bupati Mitra James Sumendap.

RATAHAN – Semakin bertambahnya wilayah usaha pertambangan di Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), mendapat penolakan keras dari Bupati Mitra James Sumendap (JS).

Menurutnya eksploitasi Sumber Daya Mineral merugikan kelestarian alam dan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia di masa mendatang.

“Saya menolak keras adanya pertambahan wilayah lokasi penambangan. Tidak ada penambanhan lokasi pertambangan, selain yang sudah ada jalan sekarang. Kalau masih ada dalam perencanaan, hapus semua itu. Ini demi masa depan anak cucu kita 20 – 50 tahun ke depan,” ujar Bupati JS saat memberi arahan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Materi Teknis Revisi Peraturan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2033. Kegiatan itu digelar di aula kubah Kantor Bupati pada Senin (21/10/2019).

Lanjutnya, usaha pertambangan hanya memperkaya segelintir orang sedangkan jauh lebih banyak masyarakat akan dirugikan, apalagi akibat kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan generasi yang akan datang.

Ia menginstruksikan SKPD terkait, yaitu Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak mengeluarkan izin usaha pertambangan.

“Kalau izin untuk tambang, tidak ada ! Jadi semua buat kawasan pemukiman. Toh hanya 1 – 2 orang yang diuntungkan. Saya perintahkan, Dinas PTSP yang berkaitan dengan perijinan, untuk tidak memberi izin pertambangan baru. Dalam penyusunan RTRW ini jangan sekali-kali kita berikan peluang untuk pertambangan,” tegas mantan Ketua Pansus RTRW DPRD Sulut itu.

Bupati JS membeberkan, banyak pengusaha tambang mengajukan permohonan izin usaha kepadanya, namun tidak digubris. Ia mewaspadai pemberian izin itu juga hanya akan disalahgunakan.

“Sudah 50 (pengusaha) yang bermohon untuk membuka lahan pertambangan tapi saya tidak berikan. Jangan mereka hanya baku jual surat, jadi mafia tambang,” sebut bupati yang terkenal banyak programnya pro rakyat itu.

Menurutnya, peruntukkan lahan dalam dokumen RTRW akan diperbanyak bagi pemukiman warga. Demikian pula pada lahan pertanian disisihkan sebagian juga untuk pemukiman. Hal ini sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, banyak pemukiman dibangun warga di daerah persawahan.

Bupati JS menilai sedemikian pentingnya penyusunan dokumen RTRW itu bagi masa depan pembangunan Tanah Patokan Esa itu. Ia meminta jajaran Pemkab Mitra untuk memberi masukan guna memperkaya perencanaan. “Besok hari Selasa, saya minta seluruh kepala dinas dan badan melaporkan kepada saya, konsep-konsep apa yang dapat diberikan untuk memperkaya penyusunan dokumen RTRW ini,” tandasnya.

Dalam kegiatan diskusi itu Bupati James Sumendap turut didampingi Wakil Bupati Jesaja Jocke Legi, Sekda Robby Ngongoloy, Asisten 2 Joutje Wawointana, Kepala Dinas PUPR Rommy Ole serta para kepala dinas lainnya, para kabag termasuk Kabag Humpro Mitra Arnold Mokosolang serta para staf dinas lainnya.

(Thety Metuak)

iklan-andy.jpg iklan-andy.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here