Sosialisasi Gratifikasi dan Evaluasi Maturitas SPIP di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara Dibuka Bupati Panambunan

0
63
Sosialisasi Gratifikasi dan Evaluasi Maturitas SPIP di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara oleh KPK yang dihadiri Bupati Minut Vonnie Panambunan.

MINUT– Bupati Minahasa Utara Vonnie Aneke Panambunan (VAP) membuka Sosialisasi Gratifikasi dan Evaluasi Maturitas SPIP di lingkungan pemerintahan kabupaten Minahasa Utara yang diselenggarakan Pemerintahan kabupaten Minahasa Utara melalui Inspektorat Minahasa Utara bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia serta BPKP, di hotel Sutan Raja Desa Watutumou 2 kecamatan Kalawat kabupaten Minahasa Utara, kamis, (22/112018) sore.

Bupati Vonnie Panambunan dalam sambutannya mengatakan, dalam rangka pelaksanaan sosialisasi gratifikasi tahun 2018 di lingkungan pemerintah kabupaten Minahasa Utara dalam suasana yang berbahagia ini saya berharap semoga tetap menjaga hubungan harmonis dan terus konpak.

“Mendengar kata gratifikasi sudah pasti menurut komisi pemberantasan korupsi (KPK), gratifikasi adalah salah satu masalah, gratifikasi sangat berhubungan erat dalam pelaksana tugas dan fungsi aparat penyelengara seperti kita-kita ini. Gratifikasi dalam undang-undang tipikor adalah pemberian dalam arti dalam berbentuk uang dan lain sebagainya, disini yang perlu kita pahami bersama dalam kegiatan ini, Inspektorat adalah salah satu perangkat daerah sebagai penjamin dalam rangka pencegahan gratifikasi dan tangung jawabnya sangat besar, untuk itu mari kita melaksanakan tugas dengan benar dan berkualitas,” tukas Bupati VAP.

Menurut Andy Purwana (Funsional Gratifikasi KPK) seorang nara sumber mengatakan intinya Gratifikasi pada dasarnya adalah suap yang tertunda atau sering juga disebut suap terselubung, pengawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi.

“Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak profesional.
Undang-undang menggunakan istilah Gratifikasi yang dianggap pemberian suap untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.” paparnya.

Auditor Madya BPKP Manarsar Panjaitan dan Fredy Aktif Era Sianturi narasumber Evaluasi Maturitas SPIP menyampaikan Tingkat Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian interen pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian interen sesuai dengan peraturan pemerintah no 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian interen pemerintah.

Sementara, menurut Inspektur inspektorat Umbase Mayuntu mengatakan diharapkan aparatur yg ada di pemerintahan kabupaten Minahasa Utara tidak lagi memungut biaya apalagi menambah-nambah biaya yang telah ditetapkan. kedepan akan diadakan peningkatan SDM, pelatihan pembetukan untuk karakteristik untuk menjadi auditorium yang baik supaya tidak menerima suap.

“Dan sejauh mana pemerintah melaksanakan Maturitas, setiap kepala OPD harus mampu mengevaluasi dan mengendalikan secara interen OPD yang dia pimpin, yang utama melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara administrasi dan yang penting keuangan harus dikendalikan supaya tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan,” kata Umbase.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Kabupaten Minut Berty Kapojos S.sos, Sekretaris daerah Jemmy Kuhu,MA, Asisten 1 Drs. Rivino W.L Dondokambey, Asisten II Drs. Allan Mingkid, Wakapolres Minut Kompol Mohammad Manoarfa,Para kepala SKPD Minut, dan para eselon 3 Minut.

(Budi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here